banner 728x250

Ragukan Penyidik Tuntaskan Kasus Sewa Ruko Libatkan Kipe, Ini Jawaban Tegas Direskrimsus

  • Bagikan
SEWA RUKO
Direskrimsus Polda Maluku Kombes Pol. Hujra Soumena. (ISTIMEWA)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pegiat antikorupsi M. Hasan mendukung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menyelidiki kasus dugaan korupsi pengelolaan Pasar Mardika oleh PT. Bumi Perkasa Timur tahun 2022 – 2023.

Namun dia meragukan keberanian penyidik menuntaskan perkara itu. Alasannya, orang dekat mantan Gubernur Maluku Murad Ismail berada dalam pusaran kasus dugaan korupsi tersebut.

Orang yang dimaksud itu adalah Muhammad Franky Gaspary Thiopelus alias Kipe. Peran Kipe begitu vital dalam pengelolaan Pasar Mardika selaku penerima kuasa Direksi PT Bumi Perkasa Timur (BPT). Dia menggantikan peran Jack Pelapory sebagai Direktur PT BPT.

Hasan berharap penyidik Ditreskrimsus berani menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang dekat atau kroni-kroni Murad. “Harapan publik kasus korupsi yang melibatkan keluarga, orang dekat maupun kroni-kroni mantan penguasa (Murad) kini berada di pundak Ditreskrimsus Polda Maluku. Kita tidak ingin apa yang terjadi di Kejati terjadi di Ditreskrimsus,” tegas Hasan kepada sentraltimur.com, Minggu (12/5/2024).

Kejati Maluku era kepemimpinan A.S Prasetyo menurut Hasan tidak bisa diharapkan memberantas korupsi di wilayah Maluku yang melibatkan keluarga Murad maupun pejabat di Pemprov Maluku.

“Kasus korupsi dana hibah Pramuka yang menyerat nama Widya Pratiwi (istri Murad) dan Sekda yang kini Pj Gubernur Maluku Sadali Ie (kasus dugaan korupsi anggaran Covid dan reboisasi) tidak dituntaskan, malah ditangguhkan dengan dalih Pilkada serentak 2024,” kritik dia.

Dia menegaskan sudah saatnya Kajati Prasetyo angkat kaki dari Maluku karena komitmennya terhadap pemberantasan korupsi diragukan. “Apakah ada deal-deal atau Kajati memang tidak berani mengusut kasus yang melibatkan orang-orang dekat dalam lingkaran mantan penguasa kita tidak tahu,” ujar Hasan.

Keberanian dan komitmen Ditreskrimsus sangat diharapkan untuk menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan Kipe. Bagi Hasan, Kipe bukan orang sembarangan. Kedekatannya dengan Murad telah terjalin puluhan tahun atau saat Murad masih aktif sebagai anggota Polri menyandang pangkat perwira pertama. Kedekatan itu, Kipe sudah dianggap bukan sekadar sahabat Murad.

“Bisa saja sebagai purnawiran Polri bintang dua, beliau (Murad) lewat jaringannya di institusi Polri melakukan intervensi, sehingga penanganan kasus ini dihentikan, meski penyidik miliki cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus yang melibatkan Kipe,” duga Hasan.

Hasan mendukung sikap tegas, Ditreskrimsus memberantas tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu meskipun melibatkan “orang kuat” di Maluku. Tetapi dia wanti-wanti, Direskrimsus Polda Maluku Kombes Pol. Hujra Soumena tidak mudah diintervensi dalam mengusut perkara melibatkan orang dekat Murad.

“Jangan menggebu-gebu di awal, tapi hasilnya mengecewakan, penanganan kasusnya dihentikan dengan berbagai alasan,” tegasnya mengingatkan.

Hasan menyatakan pengelolaan Pasar Mardika, Ambon oleh PT BPT yang terindikasi korupsi sempat diselidiki saat Kejati Maluku dipimpin Edward Kaban. Namun entah mengapa proses penyelidikan terhenti di kepemimpinan Prasetyo.

Kala itu jaksa intelijen Kejati Maluku telah bergerak melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan sejak September 2023. Korps Adhyaksa telah memanggil ketua dan anggota asosiasi pengusaha Mardika atau penyewa ruko dan pihak bank yang menyewa ruko.

Berikut, tim jaksa memeriksa kepala Bidang Pengelola Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku.

Menurutnya beragam pelanggaran yang menabrak regulasi menyertai perjanjian kerjasama pengelolaan Pasar Mardika antara Pemprov Maluku dengan PT BPT.

Dia beberkan, sesuai perjanjian dengan Pemprov Maluku, PT BPT hanya diberikan kewenangan untuk mengelola 140 unit ruko yang belum perpanjang hak guna bangunan (HGB). “Tapi faktanya semua ruko di Pasar Mardika dikelola oleh BPT, termasuk pedagang asongan dan pedagang kaki lima juga dipungut retribusi,” kata Hasan.

Kejanggalan lain, perjanjian kerjasama antara PT. BPT dengan Pemprov Maluku ditandatangani langsung oleh Murad Ismail yang saat itu menjabat Gubernur Maluku. “Apakah sudah tidak ada lagi pimpinan dinas atau badan teknis selaku KPA atau PPK sehingga gubernur tandatangani perjanjian kerjasama. Ini aneh dan janggal dan harus ditelusuri penyidik,” beber dia.

Berikut, proses lelang pengelolaan pasar Mardika juga bermasalah. Tahun 2022, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Maluku menyiapkan lelang seolah-olah ada proses lelang untuk pemilihan penyedia jasa pengelolaan ruko Pasar Mardika.

Tetapi faktanya, tidak ada tender untuk paket penyedia jasa pengelolaan ruko Pasar Mardika. Mengakali kebobrokan itu, LPSE membuat dokumen lelang seolah-olah terjadi dua kali gagal tender.

  • Bagikan