AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno mengecam Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal.
Abua dinilai tidak merespon penyelesaian konflik desa Pelauw dan Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Dia berharap Gubernur Maluku Murad Ismail dengan kewenanganya segera menegur Abua. ”Bisa atau tidak Pak Gubernur gunakan kewenanganya tegur Bupati Malteng,” tegas Jantje ketika rapat kerja Komisi I dengan Pemprov Maluku, Senin (18/4/2022).
Menurutnya sejak konflik antara Pelauw-Kariuw pada 26 Januari 2022, penanganan konflik dua desa itu berjalan ditempat.
”Bahkan jalan mundur karena langkah-langkah penanganan tidak kelihatan. Saya justru lihat ibarat api dalam sekam. Kalau api ini tidak dipadampakan bisa keluar dan membias,” kata politisi Perindo.
Dia mengaku heran dengan sikap masyarakat Malteng yang memilih pemimpin seperti Abua.
”Saya juga heran rakyat Malteng pilih pemimpin yang tidak responsif terhadap persoalan masyarakat di bawah. Mungkin urus di atas. Saya berharap Badan Musyawarah sepakati undang Pak Gubernur bicarakan masalah ini. Kalau bisa undang Bupati Malteng hadir,” tegasnya.
Pemprov Dukung Penyelesaian Konflik
Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie mengapresiasi Komisi I DPRD Maluku memfasilitatasi penyelesaian konflik Pelauw-Kariuw.
”Pemprov mendukung penyelesaian sesuai aturan main. Banyak masukan dari anggota Komisi I untuk merespon penyelesaian Pelauw-Kariuw. Langkah-langkah strategis akan dilakukan sesuai masukan dari anggota dewan,” ujar Sadali.
Minimal, kata dia, Pemprov melakukan koordinasi dengan Pemkab Malteng untuk segera membentuk tim sesuai amanat undang-undang untuk bekerja.
”Kita tidak bisa tinggal diam. Mari kita bersatu. Kesimpulan ada rapat gabungan antara Pempov, DPRD Maluku, Pemkab Malteng, DPRD Malteng, Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan para stakeholder lainya. Untuk kita mencari langkah-langkah strategi yang tepat untuk selesaikan penyelesaian konflik agar warga Kariuw tidak lama menetap di lokasi pengungsian,” jelasnya.