Sebab ada satu tenda pengungsian ditempati 7 kepala keluarga. ”Bagaimana kita bayangkan kondisi itu. Semua itu saudara kita semua. Mari kita bergandengan tangan selesaikan semua. Kita satukan persepsi selesaikan konflik Pelauw-Kariuw. Kita akan koordinasi dengan Pemkab Malteng agar segera melakukan langkah-langkah secepatnya,” tegas Sadali.
Terkait alokasi anggaran untuk TNI dan Polri untuk pengamanan di Haruku, Pemprov tetap merespon usulan itu. Dan tetap merujuk pada mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. “Kami tetap merespon itu,” tandasnya.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan, Raker bersama Pemprov Maluku ini setelah melakukan rapat dengan Kapolda Maluku, beberapa waktu lalu.
“Ada surat dari negeri Pelauw terkait penembakan dan surat dari tim investigasi masalah Kariuw. Sehingga rapat ini kita mengundang Pak Sekda, Kesbangpol, BPKD terkait dengan hasil rapat kita dengan Pak Kapolda,” terangnya.
DPRD Apresiasi Pemprov Maluku
Untuk itu, kata politisi PKS ini, pihaknya apresiasi Pemprov Maluku. ”Pak Sekda mengatakan tanggap darurat telah dilakukan. Dan kita fokus pada pengamanan dan perdamaian di Pelauw-Kariuw. Kesimpulan yang kami sampaikan bahwa ada rapat gabungan dan itu merupakan hasil kesepakatan. Kita berharap Pak Gubernur dan Pak Bupati Malteng hadir,” harapnya.
Dia juga berharap Kapolda, Pangdam, pimpinan DPRD Maluku dan pimpinan DPRD Malteng hadir membicarakan penyelesaian konflik Pelauw-Kariu.
”Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Jadi kewenangan penuh ada di Pemkab Malteng. Kita berharap Sekda Maluku koordinasi dengan Sekda Malteng supaya bentuk tim di Malteng. Kalau bentuk tim di provinsi, tapi juga harus bentuk tim di kabupaten,” ujar Amir.
Dia melanjutkan bagaimana strategi penanganan dalam rangka pemulihan perbedaan antara Pelauw dan Kariuw.
”Begitu juga bantuan kepada TNI dan Polri. Semua tahapan yang dilakukan oleh Polda kurang lebih Rp1,5 miliar membantu dana kontinjensi. Kita mengarah pada proses perdamaian yang mengacu pada kondisi kearifan lokal kita,” ujarnya.
Hasil kesimpulan rapat akan disampaikan kepada pimpinan dewan agar pemulihan dan persoalan di Pelauw-Kariuw tetap berjalan sehingga dilakukan Pemkab Malteng.
”Bagaimana sanitasi dan air bersih. Bagaimana makanan dan pemukiman yang layak bagi pengungsi,” kata Amir. (ADI)