Miliaran uang dicairkan, saldo kas daerah di rekening Pemda Malteng pada 31 Desember 2023 hanya tersisa Rp600 juta.
Dia mengatakan awalnya BPKAD tidak menerbitkan SP2D, namun akhirnya SP2D diterbitkan. Namun anggaran untuk triwulan ke 4 hanya sebagian kecil sertifikasi guru yang dibayarkan yaitu sebesar Rp8 miliar. Sedangkan sisanya Rp27 miliar raib tidak tahu rimbanya. “Triwulan 3 tidak dibayarkan, sedangkan triwulan 4 hanya sebagian kecil dibayarkan. Menjadi pertanyaan, sisa anggaran sertifikasi Rp27 miliar dikemanakan,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan dana sertifikasi triwulan 4 tidak seluruhnya dibayarkan kepada ribuan guru karena instruksi Pj Bupati Malteng Rakib Sahubawa. Begitu pula triwulan 3 tidak sepeser pun dibayarkan. “Peran Pj bupati, kepala BPKAD tidak menerbitkan SP2D sertifikasi guru. Alasannya, Pemda Malteng tidak punya uang. Lalu uang puluhan miliar yang merupakan hak guru sertifikasi digunakan untuk apa?,” ujarnya heran.
Dia berharap penyidik Ditreskrimsus menyelidiki raibnya dana puluhan miliar tersebut. “Dana sertifikasi raib, ribuan guru yang menjalankan tugas memajukan pendidikan dan mencerdaskan generasi muda di Maluku Tengah menjadi korban kezaliman penguasa. Menjadi tugas penyidik serius menyelidiki kasus ini. Ada dugaan dana tersebut digunakan penguasa untuk kepentingan politik di Pemilu 2024 atau terindikasi anggaran diselewengkan untuk kepentingan lain,” tegasnya.
Hingga berita ini tayang, Rakib Sahubawa belum menanggapi tudingan tersebut. Telepon selulernya yang dihubungi tidak aktif. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News