“Dalam pernyataan Pak Bodewin Wattimena dijelaskan, bahwa Ibrahim Parera telah menyatakan siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang mungkin timbul, setelah pembayaran dilakukan,” ujar dia.
Itu berarti, jika ada sengketa perdata di kemudian hari, seperti tuntutan hak oleh ahli waris lainnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dari Ibrahim Parera.
Menurutnya terkait aspek pidana sebagaimana dalilkan dalam pengaduan Arsad Polanunu/Parera melalui kuasa hukumnya, jika di kemudian hari ditemukan adanya indikasi penyimpangan hukum atau penipuan dalam pengurusan ganti rugi ini, kasus tersebut dapat diproses lebih lanjut.
“Namun pada tahap ini, hemat saya tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran pidana, karena pembayaran dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang sah. Sehingga yang dimaksud dengan kerugian negara adalah, hanya akan timbul apabila adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan Pemkot Ambon. Tapi kenyataannya tidak ada,” tegas Latumahina.
Dia berkesimpulan proses pembayaran ganti rugi oleh Pemkot Ambon kepada Ibrahim Parera sebagai ahli waris keluarga Parera telah sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan secara hukum positif, pembayaran tersebut sah.
Permasalahan internal keluarga terkait hak ahli waris, seperti yang dituntut oleh Arsad Polanunu/Parera adalah persoalan perdata yang tidak melibatkan Pemkot Ambon.
“Tanggung jawab perdata dan pidana atas segala permasalahan setelah pembayaran ganti rugi ada di tangan Ibrahim Parera, sebagai penerima kuasa dari keluarga ahli waris,” kata Latumahina. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News