Dengan demikian, Fraksi Golkar menilai akan semakin mudah untuk dilakukan ekspansi usaha dan menciptakan unit bisnis baru yang prospektif bagi peningkatan PAD untuk ketiga BUMD tersebut.
Fraksi Golkar juga berharap, Pemprov Maluku merevitalisasi sektor primer. Yakni pertanian dan perikanan (petani dan nelayan), meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, terutama dalam hal mendorong investasi untuk industri inklusif atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Misalnya dengan mempermudah perizinan investasi di bidang usaha padat karya, memperbaiki infrastruktur, serta memberikan insentif untuk industri inklusif dan manufaktur,” kata Anos.
Ini Kata Akhir Fraksi Golkar
Fraksi Partai Golkar siap bersinergi dengan Pemprov Maluku dalam mengatur pemerataan industrialisasi. Sebab, sebut dia, sejauh ini industrialisasi Maluku masih lambat pengembangannya dan hanya
terpusat di wilayah tertentu dan bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa.
Desain pembangunan diharapkan dapat mencantumkan strategi dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan (aspek spasial), untuk menyempurkan fokus pembangunan yang berdimensi sektoral.
Bagi Fraksi Golkar, aspek spasial (kewilayahan) dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang bersifat afirmatif (affirmative policy) sekaligus sebagai pedoman untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah.
Tujuanya, lanjut dia, untuk mengurangi kesenjangan antar daerah (regional disparities). Begitu juga dalam rangka mengurangi disparitas antar daerah, Fraksi Golkar meminta agar Pemprov bersinergi dengan kementerian terkait agar lebih memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar terhadap wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
“Fraksi Golkar berharap, Pemprov Maluku benar-benar mempersiapkan secara matang rencana fase rehabilitasi rekonstruksi sosial-ekonomi pasca wabah Covid-19 ini selesai. Dalam masa kontijensi fase rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, struktur APBD Maluku tahun 2022-2023 sudah harus jelas perencanaan program, pembagian peran dan perencanaan keuangannya,” terangnya.
Hal ini, penting mengingat fase rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan aspek yang sangat krusial, namun seringkali terabaikan.
”Dalam konteks penanganan Covid-19, Fraksi Golkar berharap agar tidak hanya
dampak ekonomi saja yang perlu direspon (seperti isu PHK, penurunan pendapatan mayoritas warga, dan sebagainya). Tapi juga perhatian terhadap dampak sosial. Misalnya angka natalitas yang naik, perceraian dan KDRT yang meningkat, problem pembelajaran anak-anak sekolah, dan sebagainya,” ujar Anos.