AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Maluku menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD Maluku tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah.
Hal itu disetujui dalam rapat paripurna DPRD Maluku penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Maluku tahun anggaran 2021 pada Senin (29/8/2022).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala dihadiri Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Maluku.
Dari total delapan fraksi di DPRD Maluku, seluruhnya menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD Maluku tahun anggaran 2021 dengan sejumlah catatan. Fraksi di DPRD Maluku yaitu, Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, Hanura, Demokrat, Perindo Amanat Berkarya, dan Fraksi Pembangunan Bangsa.
Fraksi Partai Golkar memberikan sejumlah atensi untuk diperhatikan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail guna dilaksanakan.
”Ini sebagai bagian dari upaya untuk memajukan Maluku di masa mendatang, Fraksi
Golkar dapat memberikan catatan kritisnya pada beberapa hal,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku Anos Yeremias membacakan kata akhir fraksi.
Pengentasan Kemiskinan
Dia menegaskan, kemiskinan di Maluku masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan oleh pemerintah daerah. “Fraksi Partai Golkar memandang intervensi APBD tahun anggaran 2021 belum mencerminkan keberpihakannya kepada pengentasan kemiskinan,” terangnya.
Fraksi Golkar meminta agar di tahun-tahun mendatang pemerintah daerah mampu merevitalisasi kebijakannya agar pro kepada kemiskinan, terutama pada kebijakan-kebijakan terkait persoalan-persoalan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
Pemprov Maluku harus lebih maksimal mengelola RSUD M. Haulussy. “Fraksi Partai Golkar berharap tidak lagi terjadi persoalan-persoalan yang mencuat di internal RSUD Haulussy, terutama terkait manajemen pengelolaan,” ingatnya.
Selain sebagai penyedia dan sekaligus pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat, RSUD Haulussy harus menjadi solusi ekonomi daerah yang produktif dalam meningkatkan PAD.
Sebagai upaya memaksimalkan surplus APBD 2021 lanjut Anos, alokasi anggaran efektif dan produktif. Dan dalam rangka meningkatkan kontibusi deviden daerah yang bersumber dari BUMD, Fraksi Partai Golkar meminta Pemprov Maluku mampu memproduksi kebijakannya untuk mendorong dan meningkatkan kinerja BUMD.
Sementara dari sisi analisis kebutuhan capital terhadap core busnis dan prospeknya, Fraksi Golkar merekomendasikan kepada Pemprov Maluku menambah penyertaan modal kepada BUMD, yakni PD Panca karya, PT. Maluku Energi Abadi, dan PT. Bank Maluku, Maluku Utara.