AMBON, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Maluku menggelar sidang paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.
Paripurna berlangsung di Gedung DPRD Maluku, Selasa (30/9/2025). Seluruh fraksi menyatakan menerima Ranperda APBD-P 2025 dengan sejumlah catatan penting. Hanya Fraksi Gerindra mendukung penuh tidak memberikan catatan kritis.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun dihadiri 33 anggota dewan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath.
Hadir pula pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya. Watubun memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPRD Maluku John Lewerissa dan Azis Sangkala.
Watubun menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2025, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. “Di tengah situasi efisiensi ini, kami berharap pemerintah daerah benar-benar peduli dan memperhatikan prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Watubun usia rapat paripurna.
Dia meminta perhatian serius Sekretaris Daerah (Sekda) dalam proses identifikasi masalah hingga pelaksanaan program, terutama dalam pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Banggar telah memberi atensi khusus terhadap pentingnya penghematan anggaran dan pengalokasian belanja publik secara memadai dan tepat sasaran.
Salah satu fokus utama adalah mengintegrasikan kepentingan daerah dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Maluku. “Terpenting adalah bagaimana kita berinovasi dalam kondisi penghematan, dan memastikan implementasi serta eksekusi anggaran oleh pemerintah daerah berjalan optimal,” ujarnya.
Dengan penetapan Ranperda APBD Perubahan 2025, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan pelaksanaan anggaran yang lebih efisien namun tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (RED)