KPK juga mendorong optimalisasi peran dunia usaha dalam pencegahan korupsi. Dalam rangkaian kegiatan ini, KPK akan menyelenggarakan Rakor Dunia Usaha dengan Komite Advokasi Daerah (KAD) Maluku.
Cegah Korupsi di Daerah
“KPK mendorong adanya lingkungan pencegahan korupsi yang mendukung peningkatan ekonomi dan pendapatan bagi masing-masing daerah. Untuk mencapai hal tersebut terbentuk Advisory Committee pada level daerah dan level nasional. Pada level daerah dibentuk Komite Advokasi Daerah dan pada level nasional Komite Advokasi Nasional,” jelas Maryati.
KAD merupakan media komunikasi yang menjembatani antara pemerintah daerah, Kamar Dagang, LSM, akademisi, dan asosiasi bisnis. Upaya ini untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan adil sebagai upaya pencegahan korupsi.
KPK kata Maryati memandang sektor swasta dan korporasi memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Data KPK per Desember 2020 menunjukkan hampir 70 persen kasus korupsi melibatkan pelaku usaha, swasta maupun BUMN dan BUMD, pejabat publik dan legislatif.
“Selain itu, berdasarkan hasil riset Transparency International didapatkan data bahwa hanya 38 persen korporasi di dunia yang memiliki program pencegahan korupsi,” ujar Maryati.
Sementara itu, terkait fokus area manajemen aset daerah, KPK bersama BPN, Kanwil dan Kantah serta Jamdatun memfasilitasi upaya pemda untuk melakukan sertifikasi. “Ini sebagai bentuk pengamanan aset dan melakukan penertiban aset-aset bermasalah,” katanya. (MAN)