AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Setelah blokade jalan menuju Bandara Pattimura pada Rabu, aksi ratusan warga desa Tawiri, kecamatan Teluk Ambon berlanjut di Kantor DPRD Maluku, Kamis (30/9/2021).
Aksi unjuk rasa di DPRD Maluku memprotes sikap prajurit Lanud Pattimura atas klaim kepemilikan sebidang tanah di desa Tawiri yang warga nilai tidak berdasar. Warga juga mengadukan arogansi prajurit TNI AU Lanud Pattimura kepada lembaga wakil rakyat tersebut.
Dalam aksi itu warga termasuk anak-anak dan perempuan membawa pamflet berisi kecaman terhadap sikap prajurit TNI AU yang arogan.
BACA JUGA:
Dana PEN untuk Tanggulangi Dampak COVID-19, Ayo Awasi – kliktimes.com
Selain itu sejumlah warga juga membawa pamflet berisi seruan kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat menegakan keadilan terkait masalah lahan tersebut.
“Dari bulan Juli mereka mengintimidasi kami sampai sekarang ini,” teriak Koordinator aksi unjuk rasa Ari Latulola dalam orasinya.
Menurut Ari, Lanud Pattimura klaim tanah seluas 250 hektar di Tawiri yang didiami warga hanya berdasarkan sertifikat pakai tahun 2010. Padahal warga telah tempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu.
Lanud Pattimura menekan warga untuk mengakui bahwa lahan yang sengketa itu milik TNI AU.
“Mereka minta kita tandatangani surat pernyataan yang mereka buat di atas materai 10.000. Warga harus mengakui tanah itu punya mereka,” kata pendemo.
Atas persoalan itu, warga Tawiri meminta DPRD Maluku membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Warga juga meminta DPRD Maluku memanggil Lanud Pattimura untuk diminta penjelasannya.
“Sebanyak 250 keluarga terancam tergusur. Kami minta keadilan. Kami minta DPRD bisa membantu kami,” teriak demonstran.
DPRD Janji Respon Aspirasi Warga
Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut dan anggota DPRD Maluku Halimun Saulatu yang menemui para pendemo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi warga Tawiri.