Menurut Sekda pernyataannya soal THR yang menjadi polemik, hanya masalah persepsi dan tidak menimbulkan kerugian bagi ASN. Dia meminta agar warga tidak mudah menerima suatu informasi yang belum teruji kebenarannya. Apalagi terkait dengan Pemprov Maluku tidak membayar THR bagi para ASN.
“Semoga penjelasan ini tidak lagi menimblkan polemik di masyarakat terkait THR bagi ASN Provinsi Maluku,” tandasnya.
Sebelumnya, Sadli menegaskan bahwa ASN di Maluku tidak akan mendapat THR. Sebab selama ini ASN telah mendapat TPP.
“Seng (tidak) ada THR, pegawai kan sudah dapat TPP, mana ada THR. Jadi tidak ada THR, dari dulu seng ada (THR). Karena sudah ada dulu itu namanya TKD,” kata Sadali, Senin (11/4/2022).
Dia menjelaskan, ASN di Pemprov Maluku tidak akan menerima THR. Sebab THR hanya peruntukan bagi pekerja swasta. Menurutnya dalam birokrasi tidak ada yang namanya THR. “THR itu di (instansi) swasta, di birokrasi nggak ada THR,” ujarnya. (MAN)