Dengan dua jabatan itu, Benhur melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya sebagai ketua DPRD, tapi di sisi lain menyiapkan PDIP untuk memenangkan Pemilu 2024.
Kepentingan politik yang berbeda antara gubernur dan ketua DPRD implikasi dari perbedaan partai politik. Menurutnya itu bukan hanya terjadi di Maluku tapi juga di sejumlah daerah di Indonesia.
“Di beberapa daerah perbedaan parpol antara kepala daerah dan ketua DPRD ini cenderung akan selalu saling kritik terhadap kewenangan masing-masing. Ketika gubernur tidak ada dalam rapat paripurna gubernur dikritik. Begitu juga ketua DPRD tidak hadir dalam acara yang dihadiri gubernur juga dikritik. Berbeda jika ketua DPRD dan kepala daerah dari Parpol yang sama pada umumnya akan terjalin harmonisasi,” kata Johan.
Sebelumnya Murad menyebut Benhur belum layak menjadi ketua DPRD Maluku. Ucapan itu dilontarkan Murad saat menyampaikan sambutan pada penyerahan hewan kurban di pelataran Masjid Al Fatah Ambon, Rabu (28/6/2023).
Mengawali sambutannya, Murad memberikan salam kepada pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku yang hadir pada acara tersebut. Tetapi saat menyapa Ketua DPRD Maluku yang diwakili oleh Wakil Ketua Abdullah Asis Sangkala, Murad menyentil Benhur.
Murad kecewa karena Benhur sebagai ketua DPRD yang juga bagian dari Forkopimda Maluku kerap tidak menghadiri acara-acara resmi. Olehnya itu Murad menganggap Benhur belum layak menjabat ketua DPRD Maluku. “(Benhur) Belum siap menjadi ketua DPRD, namun dipaksakan,” cibir Murad. (ADI)