Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Maluku bersama Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku, Selasa (13/1/2026).

Anggota Komisi I DPRD Maluku Hasyim Rahayaan menyatakan hasil verifikasi terakhir masih menemukan ketidaksinkronan data. Namun, hal tersebut dinilainya dapat dituntaskan melalui koordinasi intensif antara BKD dan Dinas Pendidikan.

“Ini verifikasi terakhir karena data masih tumpang tindih. Rumusannya harus diselaraskan oleh BKD dan Dinas Pendidikan. Hal-hal seperti ini sebenarnya sederhana,” kata Rahayaan dalam rapat dengar pendapat.

Menurutnya kekurangan administrasi atau kelalaian segelintir pihak tidak seharusnya menghambat percepatan kebijakan. Dalam pembahasan itu, Komisi I lebih menaruh perhatian pada aspek pembiayaan dan penganggaran. “Anggaran tidak menjadi masalah, penempatan dan penyesuaian kebijakan akan lebih mudah,” ujar Rahayaan.

Komisi I menemukan sejumlah daerah telah mulai melakukan pembayaran bertahap, meski beberapa wilayah masih menghadapi kendala kemampuan fiskal. Namun demikian, alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Provinsi Maluku pada prinsipnya cukup memadai dan tinggal dikelola secara efektif.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Sarlota Singerin menyebutkan terdapat 1.420 guru dan tenaga teknis paruh waktu di Maluku.

Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 261 guru dan 130 tenaga teknis, disusul Kabupaten Seram Bagian Barat 166 guru dan 82 tenaga teknis, serta Kabupaten Kepulauan Tanimbar 80 guru dan 19 tenaga teknis.

Adapun jumlah terendah tercatat di Kabupaten Maluku Barat Daya 8 guru dan 10 tenaga teknis. Sementara Kota Ambon menjadi daerah dengan jumlah tenaga teknis terbanyak mencapai 168 orang.

Sarlota bilang penetapan ASN paruh waktu merupakan kebijakan nasional sebagai turunan dari regulasi ASN, sekaligus bentuk penghargaan terhadap guru honorer yang telah lama mengabdi. “Tanpa kemauan dan kebijakan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan aturan ini, skema ASN paruh waktu tidak akan berjalan,” kata Rahayaan.

<p>The post Data Guru Tumpang Tindih, Komisi I DPRD Maluku: Masalah Teknis Tak Perlu Berlarut first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ia menyatakan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya terkait fasilitas, tetapi juga menyangkut motivasi belajar, kedisiplinan, serta mentalitas baik dari siswa maupun guru. Berdasarkan data lima tahun terakhir, peringkat pendidikan Maluku Tenggara di tingkat provinsi cenderung tidak stabil dan beberapa kali turun ke posisi menengah.

“Mengapa pendidikan kita tertinggal? Faktor internal jelas ada: motivasi belajar rendah, growth mindset belum terbentuk, dan minim stimulasi literasi dari rumah. Kita dibandingkan dengan 11 kabupaten lain di Maluku saja sudah tertinggal, belum bicara Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan,” tegas Thaher di Stadion Maren, Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (25/11/2025).

Bupati Thaher mengingatkan guru untuk kembali membaca dan menerapkan 10 kompetensi dasar guru serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

Ia menekankan pentingnya ruang kelas yang netral, aman, dan bebas dari diskriminasi. “Guru harus adil, tidak pilih kasih, menjaga kerahasiaan murid, menjaga sopan santun dan etika, serta menjadi contoh kejujuran,” ujarnya.

Bupati Thaher menyampaikan pemerintah sedang menuntaskan kebijakan besar berupa sentralisasi tata kelola guru yang mencakup penarikan pengelolaan ASN guru ke pemerintah pusat, pemerataan kesejahteraan guru antardaerah, dan penyelesaian masalah keterlambatan pembayaran tunjangan. “Tidak ada Indonesia kuat tanpa guru hebat. Sentralisasi memastikan kesejahteraan guru merata,” ujarnya.

Pemerintah pusat juga memaparkan sejumlah program prioritas pendidikan tahun 2025, antara lain; wajib Belajar 13 Tahun, memastikan seluruh anak mendapat akses pendidikan hingga SMA/SMK, penguatan pendidikan vokasi, melalui kolaborasi industri 4.0 dan sertifikasi kompetensi global.

<p>The post Bupati Malra: Guru Jadi Teladan dan Penopang Reformasi Pendidikan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hal tersebut disampaikan bupati saat menghadiri pelantikan Pengurus PGRI Kabupaten dan Kecamatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Senin (24/11/2025).

Bupati Thaher mengungkapkan masih terdapat guru yang belum memahami urgensi peningkatan kualifikasi, padahal standar nasional pendidikan mengharuskan pendidik mengantongi ijazah S1 sebagai prasyarat utama profesi. “Ada aturannya. Kalau tidak berkualifikasi S1, guru bisa kembali menjadi tenaga tata usaha. Program ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan untuk mempersulit,” tegasnya.

Ia menjelaskan peningkatan kualifikasi merupakan bagian dari upaya memastikan generasi muda Maluku Tenggara memperoleh layanan pendidikan yang baik dan kompetitif. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong guru untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas sesuai perkembangan zaman.

Bupati mengingatkan pengurus PGRI yang baru dilantik menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

Tantangan profesi guru saat ini dinilai semakin kompleks, terutama terkait aturan kedisiplinan yang kadang dipersepsikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Sedikit saja guru bertindak tegas, langsung dibilang pelanggaran HAM. Tapi ketika murid gagal, guru yang disalahkan. Karena itu penting untuk memahami 10 Kode Etik Guru,” ujarnya.

Bupati memuji besarnya peran guru dalam membentuk kualitas bangsa. “Tanpa guru, saya dan kita semua tidak akan ada di sini. Presiden pun menjadi presiden karena keringat guru,” katanya.

Ia menyebutkan kasus dua guru honorer di Sulawesi yang sempat berurusan dengan hukum ketika memperjuangkan hak rekan-rekannya. Bupati mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pengampunan kepada kedua guru tersebut sebagai bentuk penghormatan negara terhadap profesi pendidik.

<p>The post Genjot Mutu Pendidikan, Bupati Malra Dorong Peningkatan Kualifikasi Guru first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Demikian disampaikan Bupati pada pelantikan badan pengurus dan badan kelengkapan organisasi PGRI Kabupaten Maluku Tengah masa bakti ke-23 tahun 2025-2030. Pelantikan digelar di Baileo Soekarno, Masohi, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan mengambil tema; “PGRI Solid, Pendidikan Maju menuju Maluku Tengah Bangkit dan Sejahtera.”

Bupati Zulkarnain mengatakan tema tersebut sangat relevan dengan visi pembangunan daerah, yaitu; Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun dan Berkeadilan. ”Visi ini dijabarkan melalui Panca Cita Pembangunan Daerah, yang salah satunya berfokus pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan terampil,” ujarnya.

Guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembentuk karakter, penanam nilai-nilai moral dan kebangsaan, serta inspirator bagi generasi penerus Maluku Tengah.

Bupati menjelaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan PGRI dalam berbagai program prioritas, antara lain; pertama, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi berbasis teknologi.

Kedua, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi guru, agar para pendidik dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan bermartabat. Ketiga, kolaborasi dalam inovasi pembelajaran dan literasi digital, sebagai bagian dari transformasi pendidikan menuju era 5.0.

Keempat, pemberdayaan komunitas belajar di setiap kecamatan untuk memperkuat jejaring guru yang kreatif dan saling belajar.

PGRI harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah bukan hanya dalam urusan pendidikan formal, tetapi juga dalam membangun karakter sosial, nasionalisme, dan etika publik di kalangan peserta didik dan masyarakat.

<p>The post Bupati Malteng: PGRI Wadah Perjuangan Guru first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kali ini oknum guru SMP di SBT berinisial JU tega menggagahi siswinya sendiri inisial NR yang masih berusia 13 tahun. Polisi telah menetapkan pria 42 tahun ini sebagai tersangka dan dijebloskan ke tahanan.

“Setelah dilakukan gelar perkara, saudara JU kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan,” kata Kasat Reskrim Polres SBT saat konferensi pers di Polres SBT, kota Bula, Selasa (30/9/2025).

Mengenakan baju tahanan dan kedua tangannya diborgol, tersangka JU dihadirkan dalam jumpa pers.

Rahmat menjelaskan kronologi perbuatan bejat tersangka terhadap anak di bawah umur tersebut. Pencabulan terhadap korban bermula saat korban bersama seorang rekannya FL sedang belajar di dalam ruang kelas. Tiba-tiba tersangka mendatangi korban dan langsung memegang tangannya.

“Korban sedang belajar di dalam kelas dengan temannya lalu tersangka datang memegang tangannya. Karena takut, korban meminta temannya FL segera memanggil ibu guru,” kata Rahmat.

Ketika FL keluar meninggalkan ruang kelas, tersangka menutup pintu dari dalam dan melancarkan aksi bejatnya. “Korban sempat menolak dan melawan namun karena diancam oleh tersangka, dia ketakutan dan hanya bisa pasrah,” tuturnya.

Usai melancarkan aksi tidak bermoral, tersangka pergi meninggalkan korban dalam kondisi memilukan di ruang kelas. “Tersangka melakukan aksinya itu karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya,” ujar Rahmat.

Tersangka melakukan perbuatan bejatnya pada Juli 2025 lalu. Namun kasus tersebut baru dilaporkan ke polisi pada 6 September lalu setelah korban berani menceritakan kejadian yang menimpanya kepada keluarganya.

Setelah mendapat laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan JU sebagai tersangka.

Tersangka dijerat Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D dan atau Pasal 81 ayat (2) dan atau pasal 81 ayat (3) Undang-Undang  RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

<p>The post Biadab! Oknum Guru di SBT Perkosa Siswi di Kelas first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Mereka mendesak pemerintah menyiapkan kuota khusus kepada guru honorer madrasah swasta yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Dalam aksi tersebut, para guru honorer juga mempertanyakan sistem seleksi PPPK yang mereka nilai tidak transparan dan merugikan guru honorer madrasah. “Kami meminta pemerintah menyediakan kuota khusus bagi guru honorer madrasah untuk diangkat menjadi PPPK,” tegas koordinator aksi La Daka menyampaikan orasinya.

Menurut pendemo peran guru honorer madrasah swasta dalam memajukan dunia pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa hingga di wilayah terpencil tak perlu diragukan lagi. Namun kontribusi yang telah disumbangkan belum diapresiasi dan mendapat perhatian serius pemerintah. “Kami juga berperan mencerdaskan anak bangsa di daerah tapi mengapa kami selalu dianaktirikan,” protes pendemo lain, Askar.

Mereka meminta pemerintah memperlakukan guru honorer madrasah swasta di wilayah SBB secara adil. Sebab banyak dari mereka yang telah mengabdikan diri untuk memajukan dunia pendidikan selama bertahun-tahun, tetapi nasib mereka diabaikan pemerintah.

Pendemo juga mendesak pemerintah memperlakukan mereka dan berlaku adil seperti guru-guru honorer yang mengabdi di bawah Kementerian Pendidikan. “Ada yang sudah mengabdi puluhan tahun tapi tidak diperhatikan nasibnya. Kami guru honorer madrasah swasta berhak untuk diangkat sebagai PPPK sama seperti guru di bawah Kementerian Pendidikan, jangan anak tirikan kami,” teriak pendemo.

Dalam aksi itu pendemo mengungkapkan kekecewaan mereka karena banyak dari mereka yang mengikuti seleksi tidak diangkat menjadi PPPK. Mereka mendesak pemerintah berlaku adil dalam membuat kebijakan bagi para guru honorer swasta. “Kami juga mempertanyakan keterbukaan dalam seleksi PPPK, mengapa kami diperlakukan tidak adil,” kecam mereka.

<p>The post Kantor Kemenag SBB Didemo, Ratusan Guru Madrasah Tuntut Diangkat Jadi PPPK first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kali ini korban pencabulan dialami seorang siswi kelas 1 SMP di Kota Bula. Kasus tersebut telah dilaporkan orang tua korban ke polisi, Sabtu (6/9/2025).  Adapun terduga pelaku yang dilaporkan yakni inisial JU yang tak lain merupakan guru dari korban sendiri.

AR, orangtua korban sebelum melaporkan kasus tersebut untuk diproses hukum, sempat melihat perubahan sikap putrinya.

Curiga, AR memanggil buah hatinya itu dan menanyakan apa yang terjadi hingga menyebabkan perilaku putrinya tidak seperti biasanya.

“Dia terlihat selalu murung lalu saya panggil saya tanyakan apa yang terjadi? Kalau sayang mama dan papa tidak perlu takut, lalu dia cerita semuanya,” katanya kepada pewarta, Rabu (10/9/2025).

Korban dicabuli pelaku di ruang kelas.  Korban juga mengaku ke ibunya bahwa guru cabul tersebut sempat mengancam dirinya untuk tidak memberitahukan kejadian itu kepada siapa pun. “Anak saya mangaku dia (JU) mengancam anak saya setelah kejadian itu, itu terjadi di ruang kelas,” ujarnya.

Setelah mendengarkan pengakuan putrinya, orang tua korban melaporkan pelaku ke kantor polisi. “Sudah dilaporkan ke polisi,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres SBT Iptu Rahmat Ramdani mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Namun dia enggan menjelaskan secara detail kasus tersebut. “Sudah sudah ada laporan, nanti kita dalami,” katanya singat. (MAN)

<p>The post Siswi SMP di SBT Jadi Korban Pencabulan, Pelaku Diduga Oknum Guru first appeared on Sentraltimur.com.</p>

MYP duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa perkara pencabulan terhadap enam orang anak di bawah umur secara berulang.

Tuntutan dibacakan JPU Nikko Anderson di Pengadilan Negeri Saumlaki, Rabu (11/6/2025). “Meminta kepada majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup,” kata JPU membacakan tuntutan.

Fakta persidangan terungkap terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap sejumlah anak yang masih duduk di bangku sekolah. Terdakwa melakukan aksinya di rumah warga, ruang perpustakaan sekolah dan ruang kelas.

Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap 6 orang anak dalam kurun waktu 2 bulan pada Agustus hingga November 2024. “Terdakwa telah menyalahgunakan kuasanya sebagai guru dan pembantu kesiswaan untuk mencabuli anak-anak sebanyak 21 kali,” ungkap JPU.

Terdakwa dijerat Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, junto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah pembacaan tuntutan, ketua majelis hakim M. Eric Ilham Aulia Akbar menutup persidangan. Sidang akan dilanjutkan agenda pembacaan nota pembelaan terdakwa. (MAN)

<p>The post Oknum Guru Cabul di Tanimbar Dituntut Penjara Seumur Hidup first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hal ini setelah, Komisi IV DPRD Maluku memastikan perjuangan terhadap 260 tenaga guru honor di sekolah swasta tetap mengajar.

Perjuangan komisi yang membidangi pendidikan itu berdasarkan permintaan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) saat rapat evaluasi di ruang Komisi IV, Rabu (28/5/2025).

Ketua Komisi IV DPRD Maluku Saudah Tuankotta/Tethool mengatakan, perjuangan terhadap 260 guru swasta ini perlu dilakukan sebab tenaga mereka masih diperlukan untuk mencerdaskan anak-anak Maluku.

“Rapat evaluasi ada beberapa masukan dan pendapat yang disampaikan Dinas Pendidikan, BBGTK maupun dari PGRI. Paling penting itu terkait 260 orang guru swasta yang akan dirumahkan. Guru swasta tetap diakomodir karena ada yang mengabdi sekitar 7-8 tahun bahkan ada yang 10 tahun lebih,” jelasnya.

Komisi menyambut baik maksud itu dan disayangkan jika mereka dirumahkan. “Mereka mau dikemanakan? Mereka sebagai tenaga pengajar mengingat tenaga dan ilmu mereka masih sangat dibutuhkan. Sikap Komisi IV, mereka tetap dipertahankan dan diupayakan upah mereka dibayar dan tetap bisa mengajar,” tegas Saudah.

Selain PGRI, BBGTK, juga banyak hal yang disampaikan kepada Komisi IV soal seleksi kepala sekolah dan syarat guru harus gelar S1 tak bisa lagi SMA/sederajat.

“Kalau mereka ingin tetap menjadi guru dengan ijazah SMA harus dilanjutkan ke S1. Sebab data yang kami punya ada sekian ratus sekolah yang tenaga pengajarnya belum S1. Selain itu kurang lebih 400 sekolah yang belum memenuhi standar akreditasi baik C, B dan A ini juga menjadi persoalan di Dinas Pendidikan,” sebut Saudah. (RED)

<p>The post Komisi IV DPRD Maluku: 260 Guru Swasta Tetap Mengajar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Wanita berusia 55 tahun itu merupakan guru SD. Korban tewas tenggelam saat mandi air laut untuk menjalani terapi penyembuhan penyakit darah tinggi dan stroke yang dideritanya.

Kapolsek Huamual Ipda Salim Balami mengatakan, korban ditemukan telah mengapung oleh seorang siswa Madrasah Ibtidaiyah bernama Aditiya Madehasa saat memancing tak jauh dari lokasi kejadian.

Siswa tersebut sempat melihat korban tercebur lalu beberapa saat kemudian melambaikan kedua tangannya. “Saksi mengira korban sedang berenang, tapi berselang beberapa saat saksi melihat korban tidak bergerak dan terbawa arus dengan posisi mengapung,” kata Salim kepada sentraltimur.com, Rabu.

Melihat korban terapung dan terseret arus, Aditya memberitahukan kejadian tersebut ke salah seorang rekannya, dan selanjutnya dilaporkan ke warga dusun Talaga.

Anggota Polsek Huamual yang mendapatkan informasi mendatangi lokasi untuk evakuasi jasad korban. “Saya bersama anggota, kepala dusun dan Babinsa dibantu warga mengangkat jasad korban lalu kita bawa ke Puskesmas Talaga Kambelu,” katanya.

Hasil pemeriksaan tim medis tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. “Dari hasil pemeriksaan, korban meninggal akibat saluran pernapasan kemasukan air,” ujarnya.

Salim melanjutkan, dari keterangan anak korban bernama Julham Rifaldi Samal, korban rutin ke pantai untuk berenang untuk terapi penyembuhan penyakit. “Keterangan dari pihak keluarga, korban memiliki riwayat penyakit darah tinggi dan stroke ringan dan sering berenang di laut untuk terapi penyembuhan,” ungkapnya.

Atas kejadian itu, pihak keluarga menerima dengan ikhlas kepergian korban dan menolak jasad korban diotopsi. “Keluarga korban menolak dilakukan otopsi dan menganggap kejadian tersebut merupakan musibah,” kata Salim. (MAN)

<p>The post Lagi Terapi Penyembuhan Penyakit, Guru SD di SBB Tewas Tenggelam first appeared on Sentraltimur.com.</p>