‎‎Dia menyoal salah satunya jembatan Wai Besi penghubung Jalur Trans Seram Pasahari-Saleman ambruk pekan lalu.

‎‎Jembatan Wai Besi VI itu dibangun tahun 2001. ‎‎Tetapi ada proses rehabilitasi dengan menggunakan anggaran APBN tahun 2024. ‎‎”Menurut saya jika perubahannya di 2024 semestinya jembatan itu tidak akan ambruk,” kata Haurissa, Rabu (1/10/2025).

‎‎Dengan demikian, kata Haurissa, ada kontruksi yang keliru dan harus dievaluasi. ‎”Tipe-tipe jembatan di Pulau Seram ini harus dievaluasi ulang, karena setiap tahun ketika musim hujan ada saja jembatan yang roboh,” kata Politisi Partai Gerindra.

‎‎Jembatan yang kerap roboh saat musim hujan terjadi di Seram Selatan maupun Seram Utara. ‎‎”Balai Jalan harus merubah konstruksi untuk mencegah jembatan ambruk,” tegasnya.

‎‎Soal konstruksi jembatan di Pulau Seram, Haurissa menyatakan memiliki catatan setiap datangnya musim hujan ada saja jembatan yang ambruk.

‎‎”Itu menjadi catatan kita bersama dan DPRD Maluku Tengah siap mengevaluasi kejadian-kejadian yang terjadi ini. Sebab dengan ambruknya jembatan Wai Besi VI ini memutuskan rantai ekonomi yang datang dari Kobi Seti dan Seram Utara,” kata Haurissa. (RED)

<p>The post Ketua DPRD Malteng Desak Evaluasi Konstruksi Jembatan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kunjungan ini untuk membahas pemenuhan persyaratan pembentukan empat daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Maluku Tengah (Malteng).

DPRD merespons positif aspirasi masyarakat terkait rencana pemekaran DOB. “Kami di DPRD tentu mengapresiasi aspirasi masyarakat ini. Prinsipnya, kami mendukung penuh, tetapi prosesnya harus sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku serta melibatkan semua pihak,” kata Haurissa, Selasa (26/8/2025).

Ia menekankan langkah itu penting untuk menjaga stabilitas masyarakat. “Jangan sampai justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari, terutama dalam penentuan ibu kota kabupaten baru,” ujarnya.

Menurutnya kunjungan Forkoda Maluku merupakan langkah awal yang baik. Ia mendorong Forkoda juga melakukan komunikasi langsung dengan bupati untuk memperkuat koordinasi dan memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik.

Sementara itu, Ketua Forkoda Maluku Junaidi Raupele menjelaskan tujuan utama kunjungan adalah menjalin silaturahmi sekaligus membicarakan pemenuhan persyaratan serta mendapatkan persetujuan bersama dari DPRD dan pemerintah daerah.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus meminta dukungan DPRD agar rencana ini bisa berjalan sesuai prosedur,” ujar Raupele.

Empat wilayah yang diusulkan menjadi DOB di Malteng. Namun, baru satu wilayah yang memenuhi syarat, yakni Kepulauan Lease, dengan empat kecamatan: Pulau Haruku, Saparua, Saparua Timur, dan Nusalaut.

“Semua masih dalam proses. Setelah ini kami juga akan menemui Bupati Maluku Tengah untuk membicarakan pemekaran sekaligus meminta restu beliau,” ujar Raupele.

Rencana pembentukan DOB di Kabupaten Malteng telah diwacanakan sejak lama. Masyarakat berharap melalui pemekaran, rentang kendali pemerintahan dapat semakin efektif, serta pembangunan bisa lebih merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (RED)

<p>The post Ketua DPRD Malteng Dukung Rencana Pembentukan DOB first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Menurutnya, rumah sakit merupakan tempat pengobatan dan pemulihan pasien, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

“Kami telah mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan bupati dan juga Sekda Maluku Tengah agar permasalahan di RSUD Masohi perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Haurissa usai menghadiri upacara HUT RI ke-80 di lapangan Nusantara Masohi, Minggu (17/8/2025).

Haurissa menjelaskan pihaknya telah mengambil langkah-langkah perbaikan, baik itu sistem maupun tata pelayanan di rumah sakit. “Kami tidak diam. Rumah sakit menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, untuk merubah wajah RSUD Masohi, sehingga sistem pelayanan itu semakin hari semakin baik,” katanya.

Koordinasi dengan Bupati dan Sekda Malteng, Haurissa memastikan status RSUD Masohi tidak turun, namun tetap sebagai rumah sakit tipe B.

“Hanya yang perlu kita tingkatkan adalah sistem pelayanan kita. Manajemen harus di tata dengan baik, sehingga jika manajemennya sudah bagus, berarti kami optimis ada perbaikan dalam sistem pelayanan kepada masyarakat,” tegas politisi partai Gerindra ini.

Haurissa menekankan pentingnya penanganan serius dan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pelayanan di RSUD Masohi. “Tidak boleh lagi ada pasien BPJS yang beli obat di luar, kami pastikan akan kawal itu,” tegasnya.

Ia berharap dengan perbaikan sistem pelayanan, masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Masohi, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Haurissa menegaskan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama, DPRD Malteng akan terus mengawal dan memantau perkembangan di RSUD Masohi. (RED)

<p>The post Ketua DPRD Malteng Soroti Masalah RSUD Masohi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Haurissa menyampaikan itu seusai panen raya padi pada luasan 675 hektar di Negeri Administratif Waiassi dan Waimussi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Senin (4/8/2025).

“Sebagai Ketua DPRD Maluku Tengah, saya berkomitmen untuk mendukung program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang pertanian dalam hal ini peningkatan produksi beras,” ujar Haurissa.

Panen raya yang dilakukan Pemerintah Maluku Tengah bersama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath merupakan komitmen pemerintah wujudkan ketahanan pangan. “Panen raya padi seluas 675 hektar ini merupakan bukti nyata komitmen kita untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah ini,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu berharap untuk target peningkatan produksi beras bisa dapat wujudkan swasembada beras di Malteng. “Saya berharap dengan adanya dukungan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada pangan di Maluku Tengah,” harapnya. (RED)

<p>The post Ikut Panen Raya, Ketua DPRD Malteng Dukung Peningkatan Produksi Beras first appeared on Sentraltimur.com.</p>

DPRD berencana pindah ke gedung baru pada Agustus 2025. “Saat ini sedang dilakukan perbaikan kelistrikan, pemasangan listrik dari PLN. Setelah pemasangan, kami akan membersihkan area kantor dan memasukan material. Setelah itu, gedung bisa mulai beroperasi,” kata Sekretaris DPRD Malteng, Abdul Manap Ohorella di Masohi, Rabu (30/7/2025).

Namun, soal kepastian, itu tergantung PLN yang akan perbaikan kelistrikan. Hingga kini pihak PLN masih mengerjakan penerangan di dalam gedung. “Semoga pemasangannya tidak terlalu lama, sehingga Agustus ini sudah bisa mulai digunakan,” ujarnya.

Gedung parlemen yang terletak di Jalan RA Kartini Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi belum siap pakai karena masih terdapat beberapa kekurangan. Meski begitu, DPRD tetap berinisiatif untuk memfungsikan pada bulan Agustus ini.

Akibat kekurangan tersebut, anggota DPRD yang akan menempati kantor tersebut diminta untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. “Kami sudah konfirmasi dengan pimpinan, dan akan menempati sebagaimana mestinya. Yang penting gedung ini bisa digunakan,” ujar Manap.

Manap menyatakan sekretariat DPRD akan tetap berada di Gedung lama. Kantor baru empat lantai itu akan ditempati pimpinan dan anggota DPRD Malteng.

Dibangun sejak 2020 dan rampung 2022, gedung baru DPRD Malteng menelan anggaran Rp 38 miliar.

‎Hal senada disampaikan Ketua DPRD Maluku Tengah Hery Men Carl Haurissa. “Bulan Agustus mendatang gedung DPRD baru sudah difungsikan,” kata Haurissa di Masohi, Jumat (25/7/2025).

‎‎Ia menjelaskan beberapa detail perlengkapan interior belum terpasang, ditambah defisit anggaran, gedung DPRD Malteng yang baru belum digunakan.

‎‎Haurissa menyatakan bahwa perlu diprioritaskan pelayanan publik, dalam kondisi keuangan saat ini. ‎”Kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan, tentu memprioritaskan kebutuhan publik yang lain,” ujar politikus Gerindra ini.

‎Walau begitu ia memastikan Agustus mendatang gedung DPRD Malteng bisa difungsikan dengan kondisi yang seadanya. ‎‎”Karena bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat. Jadi kita masuk dulu menggunakan fasilitas yang ada,” ungkap Ketua DPRD dari Parpol Gerindra itu.

<p>The post DPRD Malteng Pindah ke Gedung Baru Agustus first appeared on Sentraltimur.com.</p>

‎‎DPRD Malteng membentuk Pansus A dan Pansus B menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prioritas. ‎‎Struktur Pansus tertuang dalam surat keputusan pimpinan DPRD nomor 11 tahun 2025 tentang Pansus A yang akan menggodok Ranperda Negeri dan Saniri Negeri.

‎‎Struktur Pansus B berdasarkan surat keputusan nomor 12 tahun 2025 yang akan menggodok Ranperda Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepada Negeri Administrasi serta Ranperda Penataan Negeri.

‎‎Selain membentuk Pansus, badan legislatif juga membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan polemik yang terjadi antara masyarakat dengan tiga perusahaan berbeda. ‎Antara lain polemik mitra dengan PT. Nusa Ina Group Agro Manise, polemik masyarakat terdampak limbah PT. Wahana Lestari Investama (WLI), dan polemik sengketa lahan masyarakat Negeri Tananahu dengan PT. Perkebunan Nusantara.

‎Ketua DPRD Malteng Herry Men Carl Haurissa mengatakan beberapa usulan Ranperda telah dibahas oleh Bapemperda dan telah diparipurnakan. ‎‎”Ada 23 usulan Ranperda, dan ini masuk dalam tahapan pembahasan yang mana dibentuk Pansus A dan B untuk menggodok Ranperda prioritas,” jelasnya.

Haurissa menyampaikan pembentukan Panja untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi antar masyarakat dan korporasi. ‎Menurutnya Ranperda tertentu yang dibahas di tingkat komisi, dan DPRD memberi tenggat waktu enam bulan. ‎”Jika lewat enam bulan dan tidak selesai, harus mengulang mekanisme dari awal jika hendak diusulkan kembali,” kata politisi Gerindra itu. ‎‎(RED)

<p>The post DPRD Malteng Bentuk Pansus-Panja Godok Ranperda Prioritas first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Peluncuran Genting, secara resmi 37 anggota DPRD Maluku Tengah menjadi orang tua asuh cegah stunting, Senin (23/6/2025).

‎Peluncuran program Genting ditandai dengan pemberian makanan tambahan menu Makanan Pendamping Asi kepada delapan anak asuh yaitu bayi dua tahun 0–23 bulan dan ibu hamil dari keluarga berisiko stunting.

‎‎Seluruh anggota DPRD Malteng menjadi orang tua asuh bagi 207 anak asuh usia 0–23 bulan, 1000 hari pertama kehidupan dan 29 ibu hamil dari keluarga yang kurang mampu atau miskin yang memiliki risiko tinggi terhadap stunting pada daerah pemilihannya masing-masing.

‎Ketua DPRD Malteng Hery Men Carl Haurissa menyambut baik program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN ini. ‎‎”Kami merasa ini tanggung jawab kita bersama. Ini menjadi insiatif kebijakan dari DPRD dan dinas terkait untuk melaksanakan,” ujarnya.

Haurissa menyadari angka stunting tiap tahun meningkat dan memerlukan pencegahan dan penanganan. Dan hari ini launching pencegahan stunting, kegiatan ini akan dilaksanakan di setiap masa reses. ‎‎”Setiap anggota DPRD menjadi bapak asuh dan ibu asuh bagi keluarga berpotensi stunting. Databasenya kita peroleh dari dinas terkait. Dan ini pertama kali dilakukan di seluruh DPRD di Indonesia,” kata Haurissa.

‎Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malteng Abdul Latif Key menjelaskan target sasaran program Genting sebanyak 696 keluarga berisiko ‎stunting desil I.

Periode April 2025 terdapat anak usia ‎0-23 bulan (baduta) sebanyak 142 anak dan anak usia 24–59 bulan (balita) sebanyak 1.127 anak. ‎‎”Saat ini jumlah keluarga berisiko stunting kabupaten Maluku Tengah berdasarkan data hasil pendataan keluarga tahun 2024 terdapat 1.272 keluarga berisiko stunting,” jelasnya.  (RED)

<p>The post Launching Genting, 37 Anggota DPRD Malteng Jadi Orang Tua Asuh Anak Stunting first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Haurissa sebagai anak Negeri Soahuku, merasa terpanggil untuk menyerahkan satu ekor sapi kepada warga muslim dengan harapan masyarakat juga bisa merasakan kebahagiaan dan keberkahan di Idul Adhya.

Penyerahan hewan kurban ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. Daging kurban akan dibagikan kepada warga yang berhak di wilayah Negeri Soahuku dan sekitarnya.

Penyembelihan hewan kurban diawali dengan menampilkan hadrat oleh warga Muslim dan Kristen di Negeri Soahuku. Haurissa berharap tradisi hadrat melibatkan dua komunitas agama ini menjadi momentum semakin menguatkan tali persaudaran antar hidup bersaudara.

“Momentum seperti ini harus terus dipelihara dalam pergaulan dan hidup setiap hari,” ujar Haurissa.

Haurissa bersama istri dan sejumlah tokoh, berbaur bersama ratusan warga yang memadati tradisi budaya hadrat sebelum penyembelihan hewan kurban. Hadrat diawali penjemputan para tokoh adat, Raja Negeri Soahuku dan tokoh pemuda, sebelum mengelilingi Negeri Soahuku.

Tradisi ini turut dimeriahkan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Ranting Amahai Soahuku. Dalam suasana penuh toleransi, umat Muslim dan Kristen berjalan bergandengan sambil melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Salah satu tokoh masyarakat Soahuku, Amin Wattimena mengapresiasi keterlibatan AMGPM dalam tradisi hadrat setiap Idul Adha. Dia memuji ini bentuk toleransi yang telah lama terjalin di Negeri Soahuku. “Tradisi ini harus terus dilestarikan sebagai bentuk kekayaan budaya sekaligus mempererat hubungan antarumat beragama,” kata Wattimena. (RED)

<p>The post Ketua DPRD Malteng Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Soahuku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penetapan usulan Ranperda tertuang dalam keputusan DPRD Maluku Tengah nomor 17 tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Puluhan usulan Ranperda berasal dari tujuh usulan inisiatif DPRD dan 16 usulan Pemda Malteng.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Malteng Hery Men Carl Haurissa mengusulkan Ranperda pemekaran kecamatan dan Ranperda negeri. ‎‎Di antaranya, usulan Ranperda inisiatif DPRD yaitu pemekaran Kecamatan Pegunungan, pembentukan Kecamatan Leihitu Tengah Barat dan Kecamatan Leihitu Timur.

‎Pengusulan Ranperda Pemekaran Kecamatan Pegunungan diusulkan oleh Komisi I DPRD Malteng. ‎Kemudian, pengusulan Ranperda Pembentukan Kecamatan Leihitu Tengah Barat, serta Kecamatan Leihitu Timur diusulkan oleh Fraksi Gabungan Parpol Nadem, PAN, PPP, dan PKS.

‎‎Ketua Bapemperda DPRD Malteng, Abdul Gani Lestaluhu mengatakan Propemperda ini memperhatikan hasil Rapat antara Bapemperda DPRD Malteng bersama Tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pemda Malteng pada Jumat (16/5/2025).

‎Propemperda tahun 2025 berjumlah 23 Ranperda yang berasal dari 16 usulan Pemda dan 7 Usul Inisiatif DPRD Malteng. ‎”Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025,” kata Lestaluhu.

Lestaluhu mengatakan terdapat lima tahapan pembahasan Ranperda, mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan. ‎Proses penyusunan Perda kabupaten/kota melibatkan beberapa tahap utama yaitu perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

“Secara umum, bupati/wali kota mengajukan rancangan Perda ke DPRD kabupaten/kota, yang kemudian dibahas bersama,” jelas Lestaluhu. (RED)

<p>The post DPRD Malteng Tetapkan 23 Usulan Ranperda first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Selain sanksi administratif yang akan diberikan pemerintah daerah, PT WLI juga wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat,” tegas Haurissa pada 16 Mei 2025.

Hasil kunjungan lapangan menunjukkan bahwa salah satu lokasi pembuangan limbah perusahaan, yakni outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SAID, memiliki 10 parameter pencemar yang melebihi ambang batas. Haurissa meminta PT WLI memperbaiki sistem IPAL agar tidak mencemari lingkungan yang merugikan masyaratakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah Hengky Tomasoa mengungkapkan hasil uji laboratorium yang dilakukan di Makassar menemukan pencemaran di tiga titik. Ketiga titik tersebut mencakup outlet IPAL SAID dengan 10 parameter melebihi batas, perkebunan warga dengan 9 parameter, serta muara sungai yang mencatat 5 parameter pencemar.

Pemerintah daerah akan menjatuhkan sanksi administratif bertahap yang ditandatangani oleh bupati. Perusahaan diberikan waktu 30 hari untuk melakukan perbaikan. Jika tidak dipatuhi, akan diberikan teguran lanjutan.

“Apabila masih tidak ada tindak lanjut, sanksi berat seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha akan diterapkan,” tegas Tomasoa.

Langkah tegas ini diambil sebagai wujud komitmen Pemkab Maluku Tengah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi hak masyarakat yang terdampak. (RED)

<p>The post Ketua DPRD Malteng Minta PT WLI Ganti Rugi Tanaman Warga first appeared on Sentraltimur.com.</p>