Pelaksanaan PSU dan PUSS sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilkada Buru tahun 2024 pada 24 Februari 2025.

Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Buru diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru nomor urut 4, Amus Besan-Hamsah Buton. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian gugatan Amus-Hamsah.

PSU dan PUSS Pilkada Buru digelar, Sabtu (5/4/2025). PSU berlangsung di TPS 2 Dobowae bertempat di kantor Desa Dobowae, Kecamatan Waelata. Sedangkan PUSS di TPS 19 Desa Namlea, di pelataran kantor sementara KPU di Nametek, Namlea.

Pilkada Buru 2024 diikuti empat paslon; nomor urut 1 Muhamad Daniel Rigan-Harjo Udanto Abukasim, nomor urut 2 Ikram Umasugi-Sudarmo, nomor urut 3 Azis Hentihu-Gadis Siti Nadia Umasugi dan nomor urut 4 Amus Besan-Hamsah Buton.

Hasil PSU di TPS 2 Dobowae paslon nomor urut 1 hanya meraih 2 suara, nomor urut 2 meraup 239 suara, nomor urut 3 nihil atau tidak memperoleh suara. Suara terbanyak diraih paslon nomor urut 4 yang mendapatkan 272 suara. Tercatat hanya 2 suara tidak sah.

Sementara PUSS di TPS 19 Desa Namlea, total suara sah dan tidak sah sebanyak 406 suara, 2 diantaranya tidak sah.

Hasil penghitungan ulang surat suara, paslon nomor urut 1 dari semula meraup 158 suara berkurang 1 suara atau meraih 157 suara, nomor urut 2 dari 125 menjadi 124 suara, nomor urut 3 tetap meraih 68 suara. Begitu pun paslon nomor urut 4 perolehan suara tidak bergeser atau tetap mengumpulkan 55 suara.

Soal hasil perolehan suara masing-masing paslon pada PSU dan PUSS, Komisioner KPU Maluku, Almudatsir Sangadji masih enggan berkomentar. “Nanti akan disampaikan KPU Buru dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara,” kata Almudatsir kepada sentraltimur.com, Sabtu.

Dia mengatakan PSU dan PUSS menindaklanjuti putusan MK berjalan lancar. “Alhamdulilah PSU dan PUSS berjalan tanpa hambatan. Terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga pemilih dapat menggunakan haknya dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ongen, sapaan Almudatsir.

<p>The post Pilkada Buru: Ini Perolehan Suara Paslon di PSU dan PUSS first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dari jumlah PSU yang direkomendasikan Bawaslu, KPU telah menjalankan PSU di empat TPS.

Ketua KPU Maluku M. Shaddek Fuad mengatakan pihaknya telah melaksanakan PSU di empat TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu. “Ada empat TPS yang melakukan PSU,” kata Shaddek kepada awak media, Senin (2/12/2024).

Pelaksanaan PSU di kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, Seram Bagian Barat dan Maluku Tenggara.

Dari empat PSU, tiga PSU telah dilaksanakan di Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Tanimbar. “PSU di Maluku Tenggara besok (Selasa) dilaksanakan,” ujarnya.

Dari 10 rekomendas PSU oleh Bawaslu, hanya 4 PSU yang ditindaklanjuti oleh KPU dan sisanya masih dikaji. “Rekomendasi Bawaslu yang sudah dikeluarkan itu ada 10 dan yang sudah diputuskan untuk dilaksanakan itu ada empat,” terang Shaddek.

PSU di empat TPS tersebut dilakukan lantaran terjadi pelanggaran saat pencoblosan pada 27 November lalu.

Pelanggaran yang terjadi mulai dari pencoblosan lebih dari sekali di TPS Kepulauan Tanimbar, pembukaan kotak suara oleh petugas KPPS tidak sesuai prosedur di Maluku Barat Daya. Berikut penggunaan KTP untuk mencoblos tidak sesuai alamat domisili di Seram Bagian Barat.

Untuk 6 rekomendasi PSU dari Bawaslu masih di kaji KPU. Rekomendasi PSU di 6 TPS berada di Maluku Tenggara sebanyak 4 TPS dan Buru serta Seram Bagian Timur masing-masing 1 TPS. “Rekomendasi untuk 6 PSU itu masih dikaji, ada 4 di Maluku Tenggara, 1 di SBT dan 1 lagi di Kabupaten Buru,” kata Shaddek.

Dia melanjutkan, KPU akan menindaklanjuti 6 rekomendasi dari Bawaslu untuk menggelar PSU di dua daerah di Maluku bila hasil kajian memenuhi syarat untuk dilaksanakan. “Itu masih dikaji belum diputuskan apakah memenuhi syarat atau tidak,” katanya. (MAN)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Bawaslu Maluku Rekomendasi 10 PSU, KPU Jalankan 4 Sisanya Masih Dikaji first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Keduanya mencoblos di TPS 07 Ohoi Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Rabu (27/11/2024). Rombongan Huwae tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIT, didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD.

Setelah menggunakan hak pilihnya, Huwae Bersama rombongan melanjutkan agenda meninjau pemungutan suara di beberapa TPS. Di antaranya TPS SMP Budhi Mulia Langgur, SMA Sanata Karya Langgur, dan Ohoi Letman.

“Kehadiran kami di TPS ini untuk memastikan semua berjalan sesuai harapan. Kami ingin memastikan bahwa Pilkada serentak ini terlaksana dengan lancar, aman, dan damai,” kata Huwae.

Dia mengapresiasi kerja keras petugas KPPS dan stakeholder terkait yang telah berupaya maksimal menyukseskan Pilkada serentak.

Huwae berharap partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada 2024 dapat memperkuat demokrasi serta menghasilkan pemimpin yang amanah untuk masa depan Malra. (ADI)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News 

<p>The post Pj Bupati Malra Gunakan Hak Pilih Pilkada 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Huwae meninjau TPS yang berada di SMP Budhi Mulia Langgur, SMA Sanata Karya Langgur, dan TPS di ohoi (desa) Wearlilir, Letman, Dunwahan, Sitniohoi, dan Kolser.

Tinjauan ini untuk memastikan kesiapan TPS dan kelancaran proses pencoblosan.

“Pilkada adalah momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah mereka. Kami ingin memastikan bahwa semua fasilitas TPS siap digunakan dan proses pencoblosan berjalan aman dan tertib,” ujar Huwae.

Dalam peninjauan tersebut, Huwae berinteraksi dengan petugas TPS dan warga setempat. Dia memberikan apresiasi atas semangat para petugas dalam menjalankan tugas mereka serta antusiasme masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Pilkada.

Huwae juga memantau pelaksanaan protokol keamanan dan kenyamanan di setiap TPS yang dikunjungi. Hal ini dilakukan untuk menjamin proses demokrasi berlangsung transparan dan kredibel.

Huwae mengungkapkan harapannya agar seluruh tahapan Pilkada serentak di Malra berjalan lancar hingga proses penghitungan suara dan penetapan hasil oleh KPU.

Dia juga menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas di tengah masyarakat pasca pencoblosan. (ADI)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News 

<p>The post Pj Bupati Malra Tinjau Lokasi TPS Pilkada Serentak first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Apel berlangsung di Lapangan Kodim 1503 Tual, Sabtu (23/11/2024).

Huwae menegaskan pentingnya koordinasi antara aparat keamanan dan masyarakat guna menciptakan situasi yang kondusif selama pelaksanaan pemungutan suara.

Dia mengingatkan seluruh personel tetap siaga dan profesional dalam menjalankan tugas. “Keamanan TPS merupakan tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan pemilu berjalan lancar, jujur, dan adil,” ujarnya.

Apel kesiapan diikuti personel TNI, Polri, dan instansi terkait. Kesiapan mereka menjadi salah satu faktor kunci untuk meminimalisir potensi gangguan selama pemilu berlangsung.

Operasi Mantap Praja 2024 dirancang untuk memastikan seluruh tahapan pemilu di Malra berjalan dengan baik. Apel kesiapan ini menjadi langkah awal yang signifikan untuk menciptakan suasana pemilu yang damai, tertib dan aman. (ADI)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News 

<p>The post Pj Bupati Malra Pimpin Apel Kesiapan Pengamanan TPS first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon seolah tak peduli. Buktinya, sudah tiga bulan timbunan sampah di TPS Arbes tak diangkut.

Tumpukan sampah menggunung dan meluber menutup sebagian ruas jalan. Alhaslil, TPS Arbes jadi mirip Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang membeludak menjadi pemandangan yang buruk dan menyebarkan bau tak sedap.

Tak hanya disoroti masyarakat, tumpukan sampah juga mengejutkan mantan Gubernur Maluku Said Assagaff saat melintasi TPS Arbes, beberapa waktu lalu. “Sewaktu ke Ambon saya sempat lewat (TPS Arbes), saya kaget melihat banyaknya timbunan sampah,” kata Assagaff menjawab sentraltimur.com, Rabu (25/9/2024).

Dia semakin terkejut begitu mengetahui sampah yang menggunung itu sudah tiga bulan tidak diangkut ke TPA Toisapu. “Kok begitu, kenapa tidak segera diangkut,” heran Assagaff.

Eks Wakil Wali Kota Ambon MAS Latuconsina pun dibuat terkejut begitu melihat timbunan sampah saat dikirimi foto TPS Arbes. “Ini sudah bagaimana, sampah menumpuk tapi tidak segera diangkut,” kata dia keheranan.

Kepala DLHP Kota Ambon Alfredo Jansen Hehamahua yang dua kali dikonfirmasi sejak dua pekan lalu hanya tebar janji palsu. “Hari Senin katong (kami) tindaklanjuti (sampah TPS Arbes diangkut,” kata Alfredo melalui pesan whatsapp kepada sentraltimur.com pada 7 September 2024.

“Dangke bro, kalau katong sudah dapat alat (berat), besok atau lusa katong su kerja,” sambungnya via WA pada 10 September lalu.

Timbunan sampah yang menggunung dan menutup sebagian ruas jalan di area TPS Arbes membuat kesal warga. Warga di kawasan Arbes mengancam akan mengangkut sampah dan membuangnya ke Balai Kota Ambon sebagai bentuk protes atas kinerja Pemkot Ambon yang dinilai tidak serius mengatasi masalah sampah.

“Apa perlu kami sendiri yang mengangkut sampah dan membuangnya di halaman Balai Kota Ambon? Jika sampah TPS Arbes tidak segera diangkut kami akan melakukan itu sebagai bentuk protes,” ancam sejumlah warga.

Wartawan sentraltimur.com dan warga saban hari melintasi depan TPS Arbes. Bagi pengguna jalan harus ekstra hati-hati melintasi kawasan itu akibat sampah menutupi sebagian badan jalan dan kondisi jalan yang rusak akibat hujan deras.

TPS Arbes dipenuhi berbagai jenis sampah, seperti sampah rumah tangga, kayu, bekas perabotan rumah tangga hingga bongkaran material bangunan. Aroma bau sampah sudah tercium dari jarak sekitar 30 meter sebelum dan sesudah melintasi TPS tersebut.

Warga berharap DLHP kota Ambon rutin mengangkut tumpukan sampah di TPS Arbes. Tumpukan sampah sangat mengganggu kenyamanan warga karena menyebarkan bau yang sangat menyengat. “Sampah begitu banyak tapi tidak diangkut petugas kebersihan. Mereka itu kerja apa? Kok diam saja tidak segera diangkut,” kesal warga bernama Husen.

<p>The post Pemkot Ambon Tak Serius Tangani Sampah, 3 Bulan Timbunan Sampah TPS Arbes Dibiarkan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pembentukan PTPS diatur dalam Juknis yang diterbitkan Bawaslu RI melalu surat keputusan nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagdja.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu Provinsi Maluku, Stevin Melay menjelaskan kewenangan pembentukan Pengawas TPS pada tahapan Pilkada yakni oleh panitia pengawas kecamatan atas usul pengawas kelurahan/desa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 27 junto UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 106.

Pembentukan Pengawas TPS dilakukan minimal 23 hari sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara dan bertugas maksimal 7 hari setelah pemungutan suara. “Jumlah Pengawas TPS yang akan direkrut yakni 3.274 orang. Jumlah tersebut mengikuti jumlah TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dalam Pilkada serentak tahun 2024. Berarti, masing-masing TPS hanya 1 orang pengawas TPS,” kata Melay.

Dia memastikan proses pembentukan Pengawas TPS dilakukan transparan dan akuntabel. “Kami berharap bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang ada dapat mengikuti seleksi Pengawas TPS,” ujar dia.

Melay berharap Panwascam melakukan seluruh tahapan pembentukan sebagaimana ketentuan yang ada. Bawaslu kabupaten/kota kata Melay, melakukan fungsi monitoring dan supervisi kepada Panwascam agar memastikan tidak ada yang cawe-cawe sehingga dapat merugikan peserta dan juga lembaga.

<p>The post Bawaslu Maluku Rekrut 3.274 Pengawas TPS di Pilkada 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Bukan cuma asal-asalan, sehingga dalam penyampaian daftar inventarisasi masalah benar-benar merupakan hasil identifikasi yang komprehensif,” kata Melay saat membuka rapat kerja di Manise Hotel Ambon, Rabu (28/8/2024).

Raker perampungan daftar inventarisasi masalah pembentukan pengawas TPS pemilihan tahun 2024 diikuti perwakilan Panwascam di 11 kabupaten/kota se-Maluku.

Melay juga mengingatkan agar jangan hanya  sebatas inventarisasi masalah, tetapi harus merumuskan strategi penanganannya. “Ini dimkasudkan agar menemukan juga format yang tepat untuk menyelesaikan masalah ditemukan. Contohnya di Aru dengan persoalan pulau-pulau, demikian juga MBD. Buru dan Buru Selatan dengan akses pegunungan yang medannya sulit, mesti ada langkah-langkah penyelesaiannya,” kata dosen pasca sarjana Universitas Pattimura ini.

Bawaslu akan merekrut 3.274 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk melakukan pengawasan melekat terhadap jalannya pungut hitung pemilihan di Pilkada serentak 2024 di Maluku. “Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota saat ini sedang mempersiapkan perekrutan PTPS sebanyak 3.247 orang, sesuai jumlah TPS di 11 kabupaten/kota di Maluku,” sebut Melay.

Dia berharap dalam perekrutan PTPS yang akan melakukan tugas di Pilkada adalah mereka yang cakap dalam komunikasi dan paham aturan, sehingga bisa memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau zero pelanggaran.

“Itu semua bermula dari soal kualitas pengawas kita. Kalau kemarin kita keteteran karena jumlah begitu banyak, kita juga berebut dengan KPU yang merekrut 7 KPPS di tiap TPS, kita cuma satu PTPS, maka saya berharap dengan kekurangan ini, ada peluang kita merekrut orang-orang yang punya kapasitas cukup baik dari sisi pengetahuan maupun kerja-kerja teknis,” kata dia.

Menurutnya eskalasi dan dinamika politik semakin tinggi, lantaran para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang yang mesti memerlukan ketelitian dan pengawasan sehingga tidak menimbulkan efek hukum.

<p>The post Bawaslu Maluku Ingatkan Jajaran Inventarisir Potensi Pelanggaran Pilkada first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penyandingan data perolehan suara ini dilakukan KPU Malteng menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi perihal perkara nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024 ini adalah Kapresi Jacob, calon anggota DPRD dapil 1 Maluku Tengah. Kapresi caleg nomor urut 1 diusung Partai Perindo. Dia menggugat rekannya sesama Partai Perindo; Yuanita Missy, caleg nomor urut 2.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Maluku Almudatsir Zain Sangadji menyatakan tindaklanjut putusan MK dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari sejak MK membacakan putusan. “Hari ini tanggal 19 Juni 2024 adalah batas akhir pelaksanaan putusan MK tersebut,” kata Almudatsir kepada sentraltimur.com, Rabu.

Penyandingan data perolehan suara dihadiri oleh peserta Pemilu, Bawaslu Maluku dan Bawaslu Maluku Tengah, Polres Maluku Tengah serta kuasa hukum dari pemohon dan pihak terkait.

Proses penyandingan ditemukan perbedaan data dalam D Hasil Kecamatan dengan merujuk pada C Hasil pada setiap TPS. “Perbedaan data sudah dikoreksi merujuk formulir C hasil pada setiap TPS. Para saksi menendatangani formulir D hasil kecamatan yang dilakukan koreksi perolehan suara,” jelas Ongen, sapaan Almudatsir.

Selanjutnya KPU Malteng akan melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang akan dituangkan dalam D hasil kabupaten. “Berdasarkan hal tersebut KPU Maluku Tengah melakukan penetapan perolehan suara dengan surat keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah sebagai perubahan penetapan perolehan suara yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Keputusan penetapan tersebut akan disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Maluku sebagai bagian dari lampiran keputusan nomor 360 tahun 2024 yang merupakan objek sengketa di MK.

MK Putuskan 7 Perkara

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi memutus tujuh perkara PHPU legislatif 2024 di Maluku. Dari tujuh perkara, MK memutus perkara nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dikabulkan sebagian. Pemohon dalam sengketa ini adalah Kapresi Jacob, calon anggota DPRD dapil 1 Maluku Tengah.

Sementara lima perkara yang diajukan pemohon ditolak seluruhnya. Sedangkan satu perkara nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024, MK mengabulkan penarikan permohonan pemohon. Pemohon dalam PHPU ini Nono Sampono, calon anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku.

<p>The post Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Malteng Sandingkan Data Suara 19 TPS first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Peninjauan yang juga diikuti Tim Pengamat Wilayah Polda Maluku, KPU dan Bawaslu MBD ini mengecek langsung kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Kehadiran Bupati dan rombongan disambut oleh jajaran PPK, Panwaslu, Panitia Pemilihan Suara (PPS), Panitia Pengawas Pemilu Desa (PPD), kepala desa dan ketua BPD.

“Kita ingin memastikan kesiapan di H-1 pencoblosan. Mendekati hari H kita ingin memastikan logistik, panitia, dan kondisi TPS, termasuk persiapan mengantisipasi semua situasi,” kata Bupati Noach.

Tujuan dari kunjungan ini juga untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas antara seluruh stakeholder menghadapi pemilu 2024. “Kita semua, pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan dan penyelenggara Pemilu mempunyai kewajiban yang sama agar tahapan dan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 di MBD berjalan tertib, lancar dan sukses, serta kondusif,” ujarnya.

Bupati wajib memastikan pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan zero konflik. “Untuk itu dalam kesempatan ini saya serukan ayo menggunakan hak pilih kita masing-masing di TPS jangan golput. Suara kita menentukan pemimpin lima tahun ke depan,” ajak Noach. (MBD)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Jelang Pencoblosan, Forkopimda MBD Tinjau TPS first appeared on Sentraltimur.com.</p>