AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ratusan pegawai honorer mengamuk saat unjuk rasa di depan kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku.
Aksi yang berujung kericuhan itu dilakukan karena mereka kecewa tak kunjung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Selain mengepung kantor bupati, mereka melempari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Saumlaki, ibu kota KKT.
Awalnya aksi tersebut berlangsung aman dan tertib, namun aksi tiba-tiba berubah memanas saat demonstran memaksa menerobos barikade polisi dan anggota Satpol PPP untuk masuk ke dalam kantor.
Tidak diizinkan petugas, massa yang terbakar emosi mengamuk hingga terjadilah aksi saling dorong berujung kericuhan. Pendemo yang marah juga merusak dan melempari kantor BKPSDM KKT.
“Kami dari 592 pegawai honorer mulai dari guru dan kesehatan sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar lantaran tidak mengakomodir kami, padahal sudah berpuluhan tahun mengabdi,” kata Marsel Fatlolon menyampaikan orasi di depan kantor bupati, Rabu (1/10/2025).
Pendemo menuntut pemerintah daerah segera memperhatikan nasib mereka. Sebab banyak dari pegawai honorer selama ini telah ikut membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. “Jangan perlakukan kami seperti anak tiri di negeri sendiri,” teriak massa.
Mereka memprotes kebijakan pemerintah daerah yang dinilai diskriminatif karena banyak dari ratusan orang diangkat sebagai PPPK paruh waktu tahun 2025 tidak sesuai aturan. “Sebanyak 261 orang yang diangkat sebagai PPPK paruh waktu tahun 2025 banyak yang bermasalah. Sebagian orang tidak mengikuti honor dan SK tersebut tidak sesuai saat mengikuti tahapan seleksi PPPK bulan kemarin,” kata pendemo.
Setelah kurang lebih satu jam berorasi, perwakilan pendemo diterima Bupati Tanimbar Ricky Jauwerissa di kantor bupati.
Dalam pertemuan itu, Ricky menjelaskan Pemkab Kepulauan Tanimbar tidak mengusulkan penambahan tenaga PPPK paruh waktu 2025 karena keterbatasan anggaran. Dia meminta ratusan pegawai honorer bersabar dan menunggu seleksi PPPK pada tahun-tahun mendatang.