“Jadi begini, ini kan menyangkut uang negara. Meskipun merupakan hak ASN tapi ini melibatkan masalah 4 juta ASN. Harus nggak boleh salah, salah kan jadi masalah hukum. Satu rupiah pun nanti masalah hukum,” kata Tito.
Tak Persulit Pengajuan TPP ASN
“Oleh karena itu, ada prosesnya di antaranya adalah verifikasi. Benar nggak orang-orang yang mau diberikan ini. Apakah dia sudah lepas dari jabatan itu atau tidak di struktur itu. Makanya namanya kepala biro organisasi tata laksana harus melihat apakah organisasi ini sudah. Dinas ini sudah jadikan satu, pejabatnya cuma satu sementara yang daftarkan dua misalnya ya nggak bisa, itu namanya verifikasi. Setelah itu pertimbangan dari Kementerian Keuangan sudah selesai semua,” sambung eks Kapolri ini.
Tito mengimbau jajarannya tidak mempersulit pengajuan TPP ASN daerah. Dia menegaskan bakal menindak tegas oknum yang bermain dalam hal ini.
“Dan saya juga sudah warning pada Dirjen Keuangan daerah dan jajaran saya jangan ada macam-macam. Jangan ada yang mempersulit, ada yang mempersulit apalagi ada yang sampai menyalahgunakan saya tindak keras nanti,” tegas Tito.