AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi III DPRD bersama Dinas PUPR Maluku dan Dinas PUPR kabupaten/kota menemui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PUPR.
DPRD mengusulkan tanggap darurat kepada BNPB dan usulan anggaran pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Kementerian PUPR.
Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengatakan sesuai hasil rapat bersama Dinas PUPR Maluku dan Dinas PUPR kabupaten/kota beserta instansi terkait membahas infrastruktur yang rusak akibat cuaca ekstrem di wilayah Maluku.
”Infrastruktur yang rusak, begitu juga jalan dan jembatan nasional dan provinsi serta kabupaten/kota termasuk ada juga warga mengungsi di lokasi pengungsian karena bencana banjir,” kata Richard, Jumat (22/7/2022).
Rapat digelar untuk mendapat seluruh data terdampak bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku.“Kita berupaya agar ada surat pernyataan dari bupati dan wali kota terkait ada tanggapan darurat. Rapat dihadiri dinas dan badan terkait dari Malteng, Kota Ambon, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Aru, Maluku Tenggara, dan kepulauan Tanimbar. Yang tidak hadir Buru, Bursel, dan Maluku Barat Daya,” ujarnya.
Tanggap Darurat
Richard menyampaikan empat kabupaten/kota sudah menyertakan surat pernyataan tanggap darurat dari bupati dan wali kota.
”Kesepakatan dalam rapat itu adalah kita bersama Dinas PUPR kabupaten/kota dan Dinas PUPR Maluku, rencananya hari Rabu kita bertemu dengan BNPB. Kita akan memasukan seluruh data berkaitan dengan bencana alam. Kita juga akan masukan surat pernyataan tanggap darurat yang diminta BNPB untuk mendapatkan dana yang tersedia siap pakai untuk penanggulangan bencana,” ujar politisi partai Golkar ini.
Richard berharap pertemuan di Jakarta yang diagendakan, Rabu (27/7/2022) mendapatkan hasil.