Komisi III lanjut dia, juga ingin bertemu dengan Komisi V DPR RI, namun masih reses. “Di Kementerian PUPR kita akan menyampaikan aspirasi kabupaten dan kota karena memang BPJN itu, jalan dan jembatan panjang yang dikerjakan 1.900 kilommeter sudah mau selesai. Kita sampaikan aspirasi Kementerian PUPR dalam rangka ada anggaran Inpres dan DAK disalurkan di kabupaten dan kota untuk bangun sarana dan prasarana infrastruktur yang rusak,” ujar Richard.
Menurutnya geografis wilayah Maluku, beda dengan kawasan Indonesia barat. “Luas laut kita lebih dari daratan. Infrastruktur harus dibangun, konektivitas berjalan dengan baik. Itu hal-hal yang akan kita sampaikan dalam penyampaian aspirasi nanti,” tegasnya.
Dia melanjutkan, Komisi III akan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk pengerukan sedimen di sungai-sungai. ”Ini karena banjir dan luapan air sungai merusak jembatan dan jalan. Kita berharap, BWS melakukan pengerukan. Meski dana terbatas kita berharap mereka lakukan kewajiban sehingga ke depan tidak lagi terjadi kerusakan infrasruktur yang berdampak bagi masyarakat,” kata Richard. (ADI)