AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Cuaca ekstrem yang melanda Provinsi Maluku, beberapa hari belakang ini membuat sejumlah ruas jalan dan jembatan rusak.
Ruas jalan tersebut diantaranya jalan penghubung Namlea, Kabupaten Buru dan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Kemudian Jembatan Kawanua yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur, serta ruas jalan maupun jembatan lainnya berstatus provinsi.
Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III DPRD Maluku memanggil mitra terkait baik itu Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Maluku.
Komisi III mempertanyakan hal tersebut, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan di lokasi terdampak bencana. “Rapat kita dengan mitra berkaitan bencana yang belakangan ini terjadi. Minggu kemarin kita sudah turun ke beberapa titik bencana di pulau Buru. Karena itu kita memanggil mitra untuk menindaklanjuti,” kata Anggota Komisi III Fauzan Alkatiri usai rapat bersama di DPRD Maluku, Selasa (16/7/2024).
Hasil pengawasan yang dibahas bersama mitra, Komisi III menganggap rusaknya jalan maupun jembatan disebabkan perencanaan pembangunan yang dilakukan tidak matang. Bahkan tidak ada koordinasi yang baik antar instansi terkait, sehingga dampak cuaca ekstrem tidak bisa terkendali.
“Memang cuaca beberapa waktu belakang ini agak ekstrem, walaupun tadi dalam rapat saya sampaikan ini bukan baru pertama kali terjadi di Maluku, dan bukan terekstrem yang terjadi pada tahun 2008 dan 2010 debit air jauh lebih banyak dibandingkan yang sekarang. Ini disebabkan perencanaan pembangunan tidak matang, tidak terkoordinasi lintas sektor Balai Sungai dan Balai Jalan, maka dampak dari cuaca ekstrem tidak bisa terkendali dengan baik,” kata dia.
Menurut Fauzan tidak matangnya pembangunan dapat terlihat dari ambruknya jembatan Kawanua. Jarak dari cek dam atau bendungan cukup jauh dari jalan, alhasil debit air tidak terkendali. Begitupun dengan Bendungan Way Apu.
“Kita tekankan kepada mitra untuk koordinasi, sehingga perencanaan pembangunan tidak parsial, begitu juga dampak bencana tidak signifikan,” tegas politisi PKS ini.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III mendesak mitra melakukan penanganan awal terhadap lokasi terdampak bencana, sehingga akses transportasi, terutama distribusi bahan pokok tidak terhambat.
“Bencana yang terjadi itu dampaknya ke sektor-sektor kehidupan masyarakat, seperti di Buru Selatan harga minyak naik, begitu juga bahan pokok. Begitu juga di Werinama, Siwalalat, Kabupaten SBT terjadi kelangkaan bahan pokok. Itu yang kita tekankan agar dapat segera dilakukan penanganan,” tandasnya.
Komisi III akan melakukan pengawasan lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat untuk memastikan infratruktur terdampak bencana sudah tertangani. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News