AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifuddin meminta Pemerintah Provinsi Maluku menyelamatkan RSUD dr M. Haulussy Ambon.
“Saat ini banyak rumah sakit bertaraf internasional seperti RSUP J. Leimena dan RS Siloam. RSUD Haulussy sudah tertinggal. Kita harus selamatkan rumah sakit ini,” kata Rovik saat rapat Komisi IV, Komisi I dengan Inspektorat Maluku dan manajemen RSUD Haulussy membahas jasa tenaga kesehatan yang belum dibayarkan, Senin (28/8/2023).
Padahal, ingat politisi PPP ini, sebelumnya hanya ada beberapa rumah sakit seperti RSUD Haulussy, RS Al Fatah, RS GPM, dan sejumlah rumah sakit lainya. ”Tapi, sekarang banyak rumah sakit yang sudah dibangun, sehingga sekarang banyak saingan,” ingatnya.
Untuk itu, dia berharap, manajemen RSUD Haulussy dibenahi pelayanan termasuk hak-hak para tenaga kesehatan diperhatikan. ”Ini agar ke depan rumah sakit ini tidak lagi terjadi persoalan,” tegasnya.
Soal jasa nakes di rumah sakit milik Pemprov Maluku yang belum dibayarkan, dia berharap ada niat baik dari Pemda dan manajemen rumah sakit mencari solusi penyelesaian. ”Kalau ada kendala panggil para nakes untuk jelaskan. Itu hak orang yang mesti dibayarkan,” desaknya.
Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian juga menyoroti persoalan di RSUD Haulussy. ”Pak Mendagri sudah mencontohkan hal buruk seperti di Maluku. Kita sudah berupaya datangi Kemenkes dan komisi terkait di pusat untuk mencari solusi. Tapi, ketika kita undang rapat tidak ada yang hadir,” kesalnya.
Anggota Komisi IV Djemi Pattiselano menegaskan pihaknya butuh kepastian pembayaran jasa Nakes. “Kita butuh kepastian. Artinya, harus ada kancing bayar. Sebab, manajemen RSUD Haulussy punya pengalaman buruk,” ingat Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku.
Untuk itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan kabupaten Seram Bagian Timur ini berharap, manajemen RSUD Haulussy menyiapkan data tertulis dan dibacakan ketika rapat digelar. ”Saya sarankan data-data dibacakan atau dibuat tertulis dan dianalisis dan disampaikan kepada nakes yang mengklaim. Kita prihatin dengan manajemen RSUD Haulussy,” kecamnya.
Sekedar tahu, sekitar Rp 21,6 miliar jasa tenaga kesehatan RSUD Haulussy sejak 2020 belum dibayarkan. Akibatnya, para nakes melakukan aksi mogok menuntut hak mereka dibayarkan. (CAL)