Jafar merupakan tersangka perkara dugaan korupsi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah SBT tahun 2021.

Plt Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku Azit Latuconsina mengatakan surat pemanggilan ketiga terhadap Jafar telah dilayangkan penyidik, Selasa (19/3/2024). Namun karena tak juga memenuhi panggilan dan dinilai tidak menghargai proses hukum, Jafar dimasukan sebagai DPO Kejati Maluku.

“Atas mangkirnya tersangka setelah tiga kali dipanggil tersebut, penyidik Kejati Maluku akan segera menetapkan tersangka JK masuk dalam DPO,” tegas Latuconsina, Rabu (20/3/2024).

Menurut Latuconsina saat panggilan terakhir, Jafar tidak hanya mangkir, namun juga tidak memberikan keterangan alasan dirinya tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka.

Dia menegaskan setelah dimasukan dalam DPO, langkah selanjutnya, penyidik akan melakukan upaya paksa sesuai ketentuan yang berlaku. “Untuk selanjutnya dilakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang penyidik Kejati Maluku menegaskan akan segera melakukan upaya paksa terhadap tersangka. Tindakan Jafar yang kerap mangkir dinilai tidak menaati dan tidak menjunjung supremasi hukum.

Tim penyidik bakal melacak keberadaan Jafar untuk dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Namun dia enggan menyebutkan kapan penyidik akan memburu dan menangkap Jafar. “Secepatnya akan dilakukan upaya paksa,” ungkapnya.

Dia menegaskan upaya paksa tersebut menindaklanjuti instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin yang memerintahkan jajaran untuk segera menangkap atau mengeksekusi orang yang masuk DPO Kejaksaan, termasuk para buron perkara korupsi. “(Upaya paksa) itu perintah Jaksa Agung untuk seluruh jajaran Kejaksaan, hal ini dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

<p>The post Masuk DPO, Kejati Maluku Siap Tangkap Sekda SBT first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pejabat pimpinan tinggi pratama ini terjerat perkara dugaan korupsi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah SBT tahun 2021. Penetapan Jafar sebagai tersangka berdasarkan surat nomor: B-201/Q.1/Fd.2/02/2024 tanggal 29 Januari 2024.

Dalam perkara ini, korps Adhyaksa telah menahan Bendahara Pengeluaran Setda SBT Idris Lestaluhu di Lapas Ambon pada Rabu (29/11/2023) lalu. Idris kini menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah tiga kali melayangkan surat panggilan kepada Jafar. Namun Jafar tidak taat hukum. Tiga kali pula dia mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka.

Surat panggilan ketiga dilayangkan kepada Jafar pada Selasa (19/3/2024). “Hingga surat panggilan ketiga, tersangka JK tidak hadir memberikan keterangan tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas,” kata Plt Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina, Rabu (20/3/2024).

Tiga kali mangkir, penyidik Kejati menetapkan Jafar masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Penyidik selanjutnya melakukan upaya paksa sesuai ketentuan hukum acara pidana,” tegas mantan Kacabjari Wahai ini.

Kronologi Perkara

Nilai anggaran belanja langsung dan tidak langsung pda Setda SBT tahun 2021 sebesar Rp 28.839.458.913. Anggaran diperuntukan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa seperti pengadaan alat tulis kantor, surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan anggaran makan minum.

Hasil penyidikan penyidik menemukan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran tersebut mencapai Rp2.582.035.800, berdasarkan audit Inspektorat Maluku.

<p>The post “Bandelnya” Sekda SBT, Tiga Kali Mangkir Panggilan Jaksa first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Tony dibekuk di Bandara Pattimura Ambon, Rabu (28/2/2024) sekitar pukul 12.46 WIT. Penangkapan dipimpin Kepala Seksi Penyidikan Sofyan Saleh dan Kepala Seksi Penuntutan Kejati Maluku Rozali Afifudin.

Tony adalah Direktur PT. Fajar Baru Gemilang, pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Langgur tahun anggaran 2015-2018.

Korps Adhyaksa telah menetapkan Tony sebagai tersangka pada 31 Januari 2024. Dalam perkara ini, penyidik telah menahan pejabat pembuat komitmen yang juga mantan Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Daniel Frangky Farfar pada 23 November 2023. Dan Direktur CV Surya Konsultan Rikhardus Tanlain, konsultan pengawas pembangunan Pasar Langgur pada 30 November 2023.

Beberapa kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, Tony selalu mangkir. Penangkapan Tony yang hendak kabur ke Denpasar, Bali berlangsung cukup dramatis. Mengenakan kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dan celana jeans, Tony tiba Bandara Pattimura, kota Ambon menggunakan pesawat Wings Air pukul 12.30 WIT. Menenteng tas ransel dia terbang dari Dobo, ibu kota kabupaten Aru.

Agar wajahnya tidak mudah dikenali, dia mengenakan masker dan topi selama penerbangan. Rencana Tony transit di Ambon sebelum menuju Bali telah terendus. Tim penyidik mengintainya di Bandara Pattimura. Begitu turun dari tangga pesawat, dia dibekuk tim penyidik.

Sempat diinterogasi saat ditangkap, penyidik menggiringnya ke mobil tahanan untuk dibawa ke kantor Kejati Maluku di jalan Sultan Hairun, Ambon. Dia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sebelum ditahan. “Tersangka ditahan di Rutan Ambon selama 20 hari kedepan, terhitung mulai hari ini,” kata Plt Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina.

<p>The post Hendak Kabur ke Bali, Jaksa Tangkap Kontraktor Pasar Langgur first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Aparat kepolisian mengamankan tiga titik yang menjadi lokasi unjuk rasa di kota Ambon, Senin (26/2/2024). Demonstrasi dimotori oleh Rauf Pellu berlangsung di depan Gong Perdamaian, Kejaksaan Tinggi Maluku dan kantor Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku.

Pendemo mendesak aparat penegak hukum menetapkan Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sertifikasi guru tahun anggaran 2023. Rakib dituding bertanggung jawab atas dana sertifikasi guru sebesar Rp31 miliar. Anggaran itu merupakan dana sertifikasi guru triwulan 3 dan 4 tahun 2023.

Dana sertifikasi telah dicairkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten Maluku Tengah pada Maret 2023. Rencananya akan dibagikan kepada 1.670 guru penerima dana sertifikasi di daerah berjuluk Pamahanunusa itu pada November 2023. Tetapi hingga detik ini anggaran tersebut belum juga dikucurkan. Pendemo menduga Rakib menggunakan dana sertifikasi guru untuk kepentingan politik 2024.     

“Patut dipertanyakan dana sertifikasi ini dikemanakan. Apakah untuk anggaran politik? Ini bukan lagi menjadi rahasia, tapi sudah jadi perbincangan di masyarakat,” kata Anjas Hanubun dalam orasinya.

Selama mantan Sekda Maluku Tengah itu belum ditetapkan sebagai tersangka, aksi demonstrasi akan terus berlanjut. “Ini bukan aksi pertama kali, akan ada aksi selanjutnya. Kami mendesak Polda Maluku tuntaskan kasus korupsi dana sertifkasi guru dan menahan Pj Bupati Malteng,” tegas Rauf Pellu. 

Selain berorasi, pendemo juga mengusung pamflet foto Pj Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa. Jauh sebelum aksi demonstrasi ini, Ditreskrimsus Polda telah membidik kasus rasuah dana sertifikasi guru di Maluku Tengah tahun anggaran 2023.

Selain memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Maluku Tengah, penyidik juga telah mengorek keterangan dari Rakib Sahubawa pada 19 Januari 2024.

Janji Tuntaskan

Demonstrasi Gerakan Peduli Keadilan Penyelamatan Uang Rakyat, Senin (26/2/2024) seolah menjadi suplemen bagi Ditreskrimsus Polda Maluku menuntaskan penanganan perkara tersebut.

<p>The post Tersengat Korupsi Dana Sertifikasi Guru, Nasib Pj Bupati Malteng di Ujung Tanduk? first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Keduanya ditahan setelah penyidik Kejaksaan Negeri Tanimbar menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap II perkara penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Setda Tanimbar tahun 2020.

Tahap II kepada penuntut umum Kejari Tanimbar dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon, Selasa (27/2/2024). Mengenakan masker, rompi tahanan dan tangan terborgol keduanya digiring ke mobil tahanan untuk menjalani penahanan di Rutan Ambon.

Sebelum penahanan, kedua terdakwa menjalani pemeriksaan kesehatan di Kejati oleh dokter dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan mereka dinyatakan sehat. “Setelah penyerahan tahap II, kedua terdakwa ditahan oleh penuntut umum selama 20 hari terhitung mulai hari ini,” kata Plt Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina.

Penuntut umum Kejari Tanimbar akan menyiapkan berkas dan surat dakwaan untuk selanjutnya segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.

Kerugian Negara Rp 1 Miliar

Hasil audit perhitungan kerugian negara oleh tim auditor Kejati Maluku ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.092.917.664,00 dari total Pagu anggaran Rp1.930.659.000.

Kedua tersangka didakwa melanggar Primair:  Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ruben Benharvioto Moriolkosu terjerat dugaan korupsi perkara perjalanan dinas saat menjabat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dia ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Tanimbar di kota Saumlaki pada 24 Oktober 2023.

<p>The post Mantan Pj Bupati Tanimbar Dijebloskan ke Rutan Ambon, Jaksa Siapkan Dakwaan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sebelumnya kontraktor yang domisili di kota Ternate, Maluku Utara ini dua kali mangkir. Anwar mendatangi kantor Kejari SBB di kota Piru, Jumat (23/2/2024). Dia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pengadaan pakaian seragam gratis siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah dan siswa SMP/ Madrasah Tsanawiyah  pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB tahun anggaran 2022.

Seturut menjalani pemeriksaan, penyidik menahan kontraktor yang dikenal sebagai orang dekat mantan Bupati SBB Timotius Akerina itu. Mengenakan rompi tahanan, masker dan tangan terborgol, Anwar digiring menuju mobil Avansa yang terparkir di halaman kantor Kejari SBB. Dia menjalani penahanan di Lapas Piru pukul 19.00 WIT.

Anwar mengikuti jejak tiga tersangka lainnya yang telah mendekam di hotel prodeo. Sebelumnya korps Adhyaksa telah menahan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB, Jhon Tahya serta pejabat pembuat komitmen, Misran Wellete pada Selasa (6/2/2024) lalu. Penyidik juga menahan Direktur CV. Valliant Dwi Perkasa, Hari Suhadi, Selasa (19/2/2024).

Dalam kasus ini kerugian keuangan negara hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku sebesar Rp1.081.980.267. Dalam proses penyidikan terungkap Hari Suhadi dan Anwar Patty bersama-sama dan melawan hukum bersekongkol untuk melakukan praktek pinjam perusahaan. Hari memberikan seluruh dokumen legalitas perusahaan kepada Anwar untuk dipergunakan dalam dua tender proyek yakni pengadaan pakaian/seragam gratis bagi siswa SD/MI dan pengadaan pakaian gratis siswa SMP/MTs tahun anggaran 2022.

Dengan kesepakatan Anwar memberikan fee pinjam pakai perusahaan sebesar 2,5 persen dari total nilai kontrak. Hasil penyidikan juga ditemukan harga satuan barang digelembungkan dan volume dalam pengadaan pakaian seragam tidak sesuai atau kurang.

<p>The post Kejari SBB Tahan Kontraktor Anwar Patty first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Desakan itu datang dari Dewan Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Maluku, Senin (8/11/2021).

Demonstran mendesak Kejati Maluku segera menginvestigasi proyek pembangunan jalan itu karena terindikasi bermasalah.

BACA JUGA:

Polda Maluku Kirim 4 Polwan Terbaik ke Konferensi Polwan Sedunia – sentraltimur.com

Mendag: Konsumen Berdaya Dapat Pulihkan Ekonomi Bangsa – kliktimes.com

“Kami mendesak agar Kejati Maluku segera mengusut kasus proyek jalan di Rumbatu-Manusa. Terindikasi pekerjaan proyek itu bermasalah,” teriak kordinator aksi, Alfian Tuhuteru menyampaikan orasinya.

Infrastruktur yang menelan anggaran senilai Rp 31 miliar itu dikerjakan oleh PT. Sinar Bias Abadi sejak tahun 2018 silam. Tapi hingga kini tak kunjung rampung meski anggaran sudah cair 100 persen.

“Kejati Maluku harus membentuk tim untuk usut kasus ini karena ada yang tidak beres. Pekerjaan tidak sesuai dengan volume anggaran di lapangan. Padahal anggaran proyek sudah cair 100 persen,” ungkap pendemo.

Para pendemo juga mendesak Kejati Maluku segera memeriksa PT. Sinar Bias Abadi dan mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SBB terkait proyek tersebut.

Mereka juga mendesak Kejati untuk meminta BPKP Maluku mengaudit jumlah kerugian uang negara dalam kasus tersebut. “Mantan kadis PU SBB dan kontraktor harus diperiksa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” tegas pendemo.

Aksi demo akhirnya berakhir setelah Kaur Keamanan Dalam Kejati Maluku, Djaya menemui para pendemo dan mendengarkan tuntutan para pendemo. Setelah itu tuntutan tersebut diserahkan para pendemo ke Kejati Maluku.

“Tuntutan saudara-saudara akan saya serahkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” ujar Djaya. (MAN)

<p>The post LIRA Desak Kejati Maluku Usut Proyek Jalan di Inamosol first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Aksi mahasiswa motori oleh Yasir Burgana dan Muhammad Akil Mahulauw, Senin (23/8/21). Demonstran mendesak Kejati Maluku memeriksa Kepala Desa Pela, Mustamin Siompo yang terindikasi menyelewengkan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2019, 2020 dan 2021.

BACA JUGA:

Jaksa Periksa Mantan Sekot Ambon Pekan Depan, Kasus Apa? – sentraltimur.com

Kaum Muda Cenderung Alami Gejala Ringan untuk Varian Omicron – kliktimes.com

Demonstran menilai pengelolaan DD dan ADD Pela tidak transparan dan terindikasi korupsi.

“Usut dan periksa kepala desa Pela. Pengelolaan ADD dan DD sejak tahun 2019-2021 tidak transparan ke masyarakat. Terkait program pemberdayaan untuk kesejahteraan desa dan masyarakat,” tegas demonstran yang kawal personel Polsek Sirimau, Ambon.

Yasir Burgana mengungkapkan selain pengelolaan tidak transparan, pekerjaan proyek fisik bersumber dari ADD dan DD yang belum terealisasi hingga saat ini.

Misalkan, pembangunan lapangan sepakbola dan pembangunan balai adat. “Pembangunan lapangan sepakbola anggarkan Rp 65 sampai Rp 75 juta, tetapi tidak terealisasi. Begitu pun balai adat, tahun 2019-2020 anggaran sudah cairkan 30 persen, tapi tidak terealisasi,” ujar Yasir.

Demonstran berharap Kejati Maluku segera mengusut dugaan korupsi ADD dan DD Pela. “Kami meminta Kejati Maluku mengusut kasus tersebut atau memerintahkan Kejari Buru mengusut persoalan tersebut,” desaknya.

Aksi demonstran responi koordinator pengamanan di Kantor Kejati Maluku, Hafid Sale.

“Para kepala seksi dan Asisten sementara rapat. Saya minta untuk menerima poin tuntutan untuk serahkan kepada pimpinan,” ujar Hafid. (DNI)

<p>The post Mahasiswa Desak Kejati Maluku Periksa Kepala Desa Pela first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Aktivis antikorupsi ini menuding Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno terlibat kasus itu saat menjabat Bupati MBD. Korps Adhyaksa diminta memanggil dan memeriksa Barnabas.

Tuntutan pendemo yang dikoordinir Genji Kiri itu disuarakan di depan kantor Kejati Maluku di jalan Sultan Hairun, Ambon, Jumat (4/6/2021).  

Asisten Intelijen Kejati Maluku, Muji Martopo yang menemui pendemo menyampaikan Kejati Maluku tidak mengusut kasus dugaan korupsi pematangan lahan Tiakur tahun anggaran 2011.

“Kita tidak menangani kasus seperti (yang) didemokan,” kata Muji kepada wartawan.

Kasus lahan Tiakur bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi hingga kini lembaga antirasuah belum mengungkap progres penyelidikan ke publik.

“Sebaiknya dilaporkan (dengan) dilampirkan data pendukungnya. Demo bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat,” imbuh Muji.

Aksi demonstran yang tidak lebih dari 10 orang itu meminta Kepala Kejati Rorogo Zega memeriksa Baranabas.

Menurut mereka kasus pematangan lahan Tiakur seluas 60 hektare merugikan negara mencapai Rp 8 miliar.

“Aksi hari ini kami menyampaikan empat tuntutan. Yang paling utama adalah, kami minta Kejati Maluku memeriksa Barnabas Orno Wakil Gubernur Maluku terkait kasus pematangan lahan Tiakur,” tegas kordinator demo Genji Kiri.

Menurutnya, sebelum kasus ini bergulir di KPK, Kajati sebelumnya merespon dan berjanji akan menyelidiki kasus pematangan lahan Tiakur.

“Iya benar. Kami sebelumnya sudah demo di KPK dan wagub sudah diperiksa. Namun, sampai saat ini (progres) belum jelas. Karena itu, hari ini kami demo di Kejati minta Wagub dipanggil dan diperiksa Kejati. Mereka harus mengambil sikap sebelum ke KPK,” ujarnya.

Barnabas pada 18 Desember 2019 telah diperiksa penyidik KPK di Jakarta. Dia diperiksa sebagai saksi kasus pematangan lahan Tiakur.

KPK sebelumnya juga sudah memeriksa tiga kontraktor, dua diantaranya Banjar Nahor, dan Haryana, termasuk Francois Klimens Orno alias Aleka, adik kandung Barnabas.

Anggota DPRD Maluku itu diduga ikut mengelola proyek pematangan lahan Tiakor. Lewat tangan dia, anggaran proyek ini dicairkan 100 persen, sebelum proyek selesai dikerjakan.

Dalam pemeriksaan Banjar selaku rekanan atau kontraktor yang menggarap proyek itu terungkap keterlibatan sejumlah orang dalam kasus tersebut.

Menariknya ketika Banjar sedang diperiksa penyidik KPK, Banjar dihubungi Barnabas melalui telepon seluler. Komunikasi via seluler itu mengarah keterlibatan Barnabas.

Penyidik KPK Diperiksa

Pemeriksaan terhadap Aleka, adik kandung Barnabas oleh penyidik KPK berbuntut panjang.

<p>The post Demo Desak Kejati Periksa Wagub ‘Salah Alamat’, Kok Bisa? first appeared on Sentraltimur.com.</p>