AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas sejak dini, pemerintah gencar memerangi stunting.
Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam kurun waktu cukup lama. Ini sebagai akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting juga merupakan salah satu indikator gagal tumbuh pada balita akibat kurangnya asupan gizi.
Menunjukkan komitmen memerangi stunting, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri menggelar Pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan.
Kegiatan digelar oleh Kedeputian III melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesra.
Acara yang berlangsung secara hybrid pada 7 – 9 November 2023 ini dihelat di Grand Tiga Mustika Hotel, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Gawe ini dihadiri pejabat/perwakilan dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan internal BNPP.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk bersatu dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kawasan Perbatasan.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin menyampaikan komitmen dalam menghadapi tantangan stunting.
“Pelatihan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi, bimbingan, dan pengawasan dalam percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan,” katanya.
Data prevalensi balita stunting di Kalimantan Timur saat ini menunjukkan kenaikan yang perlu mendapatkan perhatian serius. “Untuk itulah kita memberikan pelatihan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar kasus stunting khususnya di perbatasan dapat diatasi,” jelasnya mengutip laman BNPP, Senin (13/11/2023).
Selain itu, mantan Pangdam Pattimura ini menekankan strategi pembangunan di kawasan perbatasan. Menurutnya kawasan perbatasan memiliki nilai strategis terkait kedaulatan, keutuhan, dan integritas bangsa. Namun, banyak daerah perbatasan yang masih minim sarana dan prasarana pelayanan umum.
Jeffry menjelaskan acara ini merupakan wujud dari arahan presiden dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. “Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi fokus, seiring dengan pelaksanaan program Nawacita yang membangun dari pinggiran,” jelaasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang Polhukam, Ririn Sari Dewi memberikan gambaran mengenai kondisi stunting di Kalimantan Timur. “Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan,” tegas Ririn.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah merancang program-program terintegrasi dan berkelanjutan dalam upaya penurunan stunting. “Kami melibatkan semua pihak terkait mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat luas,” ujarnya.
Acara menghadirkan narasumber menyampaikan pemaparan yang berharga dalam penanggulangan stunting.
Dr. Ir. Dwi Listyawardani, Penyuluh KB Ahli Utama dari BKKBN menyoroti pentingnya pemahaman umum terkait stunting. “Stunting bukan hanya berkaitan dengan kondisi jangka pendek. Pemahaman ini perlu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.