AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (UPTD DKP) Maluku belum maksimal melaksanakan tugas dalam menunjang kegiatan teknis induk dinas.
UPTD-UPTD di daerah harus bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan memaksimalkan kinerjanya.
“Jangan selalu beralasan keterbatasan anggaran. Kalau tidak ada anggaran yang memadai kenapa tidak minta di pos-kan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Turaya Samal, Kamis (2/6/2022).
Padahal Maluku memiliki laut yang luas, tetapi tidak diawasi dengan baik maka potensi eksploitasi laut semakin besar dan merugikan daerah.
Olehnya itu, pada pengawasan tahap kedua, Komisi II akan turun ke kabupaten Maluku Tenggara untuk melihat persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.
“Persoalan yang terjadi di sektor perikanan dan kelautan banyak sekali. Jangan tunggu sampai ada masalah baru bertindak. Kerugian kan dialami masyarakat di sana, nelayan kita tidak bisa apa-apa karena sudah dikuasai nelayan andon dari luar daerah,” ujar Turaya. (ADI)