AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Gubernur Maluku Murad Ismail resmi dipecat dari jabatan Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Maluku.
Surat pemecatan Murad ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Surat keputusan tentang pembebastugasan Murad dari jabatan ketua DPD PDIP Maluku nomor 793/KPTS/DPP/V/2023. SK diitetapkan di Jakarta pada 5 Mei 2023.
Dalam surat yang berisi tiga poin itu diputuskan; pertama, memberikan sanksi organisasi berupa pembebasantugasan kepada Murad Ismail dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku masa bakti 2019-2024.
“Kedua, melarang saudara (Murad Ismail) melakukan kegiatan apapun yang mengatasnamakan struktural DPD PDIP Maluku,” tulis DPP PDIP dalam surat keputusannya yang salinanya diperoleh sentraltimur.com, Selasa (9/5/2023).
Poin ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Alasan Pemecatan Murad
Sebelumnya diberitakan, pencopotan Murad Ismail akibat sikapnya tidak terpuji. DPP PDIP menilai mantan Dankor Brimob Polri itu temperamental.
“Menjadi pemimpin tidak boleh bersikap emosional dan harus utamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi,” kata Wakil Sekjen PDIP Bidang Kerakyatan Sadarestuwati dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).
Dia menegaskan pembebasan tugasan Murad sebagai Ketua DPD PDIP Maluku telah melalui mekanisme organisasi. “Pak Murad Ismail menunjukkan sikapnya yang tidak terpuji. Sebab ketika Pak Djarot Syaiful Hidayat dan Pak Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional. Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan,” kata Sadarestuwati.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan Sri Rahayu juga sangat menyayangkan sikap Murad yang lebih mengedepankan kepentingan keluarga, khususnya isterinya sendiri, daripada kepentingan rakyat.