Selain itu sebagai salah satu implementasi Instruksi Presiden serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT). Dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.
Bersama Awasi BBM Satu Harga
“Di ujung pena pers ada bom dan berkat. Gunakan berkatnya itu sebik-baiknya. Karena tujuan pemerintah dan Pertamina melaksanakan program ini adalah untuk baik. Jadi, kita tidak hanya puas sudah salurkan ke sekian titik. Bila awasi dengan baik, saya kira masyarakat akan merasakan manfaat sehingga program pemerintah bisa berjalan baik,” kata Barnabas.
Menurutnya, pengawasan yang dia ajak bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah, pertamina dan pers. Melainkan semua pihak termasuk masyarakat dan Komite BPH Migas akan melakukan pengawasan lebih baik ke depan.
“Dan saya percaya sungguh, Pertamina apalagi komite akan melakukan pengawasan ini. Kalau ada berita di media langsung tindaklanjuti di lapangan kalau soal minyak. Kalau masyarakat di kampung mengeluh itu betul,” ujar dia.
Barnabas percaya, bila BBM satu harga terapkan penuh konsekuen masyarakat akan bisa produktif. Bila tidak, masyarakat akan tetap pada pola hidup yang konsumtif. Pola hidup seperti ini akan menguras biaya.
“Atas nama rakyat, datang satu harga. Tapi yang lebih menikmati itu para agen-agennya. Jadi penyalur Pertamina harus seleksi seperti tender proyek. Harus punya fasilitas. Jangan asal-asalan, tidak bisa hanya sebatas izin saja,” tegas Barnabas. (MAN)