Aksi pemblokiran jalan ini pun membuat warga yang hendak menuju Bandara Pattimura maupun sebaliknya harus tertahan dan terjebak kemacetan panjang.
Menurut warga aksi pemblokiran jalan tersebut sebagai bentuk protes terhadap sikap TNI AU yang mencoba mengambil alih tanah mereka. “Tanah ini milik kita dan akan kita pertahankan,” teriak warga.
Lahan seluas ratusan hektar yang menjadi sengketa berada di tiga RT di Desa Tawiri. TNI AU klaim sebagai pemilik lahan berdasarkan sertifikat nomor 06 tahun 2010.
Adapun pada lahan disengketakan itu terdapat sekitar 50 rumah warga yang juga telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Selain merasa terancam akan tergusur dari lokasi itu, warga juga kesal dan akhirnya memblokade jalan karena TNI AU tidak menghadiri rapat mediasi bersama Komisi I DPRD Kota Ambon beberapa hari lalu.
Padahal rapat itu untuk mencari solusi penyelesaian sengketa lahan antara warga dan TNI AU.
Buntut dari ketidakhadiran TNI AU pada rapat tersebut, warga mencabut plang TNI AU di lokasi sengketa, dan akhirnya memblokade ruas jalan tersebut.
Mengantisipasi kemacetan terus bertambah parah, ratusan aparat TNI AU dan polisi turun ke jalan dan berusaha menghalau massa. Aparat juga bernegosiasi dengan warga untuk membuka blokade.
Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy juga turun ke lokasi dan ikut bernegosiasi dengan warga yang memblokade ruas jalan.
Richard meminta warga membuka blokade jalan karena aksi tersebut sangat merugikan masyarakat lainnya. Sekira pukul 11.00 WIT jalan yang blokade ahirnya dibuka.
Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Andreas A Dhewo yang dikonfirmasi enggan berkomentar panjang lebar.
Dia hanya menyampaikan pihaknya akan menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum. “Tidak apa-apa. Kita selesaikan secara aturan hukum,” sebut Andreas.
Aksi blokade jalan menuju bandara Pattimura oleh warga Desa Tawiri bukanlah pertama kali. Pada 29 September 2021, warga Tawiri juga melakukan aksi serupa. (MAN)