MASOHI, SENTRALTIMUR. COM – Delapan Fraksi DPRD menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tahun anggaran 2024.
Persetujuan itu disahkan dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir Fraksi DPRD Malteng atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan nota penghitungan APBD tahun anggaran 2024.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Malteng dihadiri Sekretaris Daerah Rakib Sahubawa, 26 anggota dewan, pimpinan OPD, dan Forkopimda pada Rabu (8/10/2025).
Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan berbeda pada Laporan Pertanggungjawaban APBD Malteng tahun anggaran 2024. Fraksi Gerindra memberikan catatan tegas LPJ APBD 2024 Malteng.
Melalui juru bicara, Frans Loupatty, salah satu sorotannya ialah soal upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Gerinda mendorong Pemda Malteng memanfaatkan momentum Banda Heritage Festival untuk peningkatan PAD Malteng.
“Kami mendorong Pemerintah Daerah agar kegiatan Banda Heritage Festival bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan PAD Maluku Tengah,” tegas Loupatty.
Fraksi Gerindra juga berharap agar pelaksanaan APBD tahun 2025 dilaksanakan transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat. ”Fraksi Gerindra menerima dengan senang hati dan menyetujui LPJ APBD 2024 sebagai Rancangan Perda Kabupaten Maluku Tengah untuk ditetapkan di tahun 2025,” tandas Loupatty.
Fraksi PKS melalui Juru Bicara Abdul Gani Lestaluhu memberikan pandangan umum fraksi yang memuat catatan-catatan penting.
Salah satunya, berkenaan dengan kinerja perangkat daerah, kecamatan dan desa, Fraksi PKS meminta agar pengawasan Inspektorat dilakukan mulai dari pengawasan prosedur perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan. ”Yakni dokumen-dokumen perencanaan program dan anggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan atau program,” tuturnya.
Hal ini menunjang urusan pemerintahan yang berimplikasi pada capaian indikator kinerja berupa optimalisasi Sistim Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) serta kapabilitas aktif dapat terpenuhi. (RED)