NAMLEA, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath membuka kegiatan Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat Provinsi Maluku Tahun 2026.
Kegiatan dipusatkan di Lapangan Mandala Putra Parbulu, Waelata, Kabupaten Buru, Jumat (3/7/2026).
Program ini diharapkan memperkuat sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Maluku yang menghadapi tantangan geografis sebagai provinsi kepulauan.
Vanath menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam XV/Pattimura, atas pelaksanaan program pengabdian yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam XV/Pattimura, atas inisiatif dan komitmennya menyelenggarakan kegiatan Bakti TNI AD untuk Rakyat di Bumi Raja-Raja yang kita cintai bersama,” ujar Vanath.
Ia menegaskan kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk pengabdian TNI, tetapi juga sarana memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung pembangunan daerah.
Sasaran program Bakti TNI AD meliputi peningkatan konektivitas antarwilayah, penyediaan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penataan lingkungan, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Sinergi ini menjadi kunci dalam mendukung percepatan pembangunan, menguatkan rasa kepedulian, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah,” katanya.
Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah yang tersebar dan tantangan geografis yang kompleks membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Karena itu, Pemprov Maluku mendukung pelaksanaan Bakti TNI AD untuk Rakyat sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat agar pembangunan dapat menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal di Maluku.