AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias mendesak perlunya koordinasi terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anos menekankan perlunya koordinasi yang menghasilkan tindakan langsung untuk memadamkan api, menghentikan perluasan kebakaran, dan melindungi masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Anos dalam rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan instansi vertikal di Gedung DPRD Maluku, Rabu (14/10/2026).
Pemerintah harus memastikan setiap instansi bergerak sesuai tugas dan tanggung jawabnya, terutama di wilayah yang masih terdapat titik api akibat karhutla.
“Karhutla sudah terjadi. Beta meminta penjelasan bagaimana koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait untuk segera memadamkan api serta melindungi masyarakat,” ujar Anos.
Ia juga meminta kejelasan mengenai komando penanganan di lapangan, termasuk keberadaan posko terpadu yang mengoordinasikan seluruh upaya pemadaman. Keterlibatan BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI-Polri, hingga pemerintah desa harus didukung pembagian tugas dan wilayah kerja yang jelas.
“Harus jelas siapa yang memimpin, siapa mengerjakan apa, di mana, serta kapan dilaksanakan. Koordinasi harus menghasilkan tindakan nyata di lapangan,” tegas Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku.
Selain itu, Anos meminta pemerintah menyampaikan data terkini mengenai titik kebakaran yang masih aktif, wilayah prioritas penanganan, serta kendala pemadaman.
Ia mempertanyakan kesiapan personel, ketersediaan peralatan, sarana transportasi, dan pasokan air yang dibutuhkan untuk mendukung operasi pemadaman.
Menurutnya, jika kemampuan daerah tidak mencukupi, pemerintah diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
Dari sisi anggaran, Anos meminta penjelasan mengenai ketersediaan dana penanganan karhutla, termasuk kendala yang menghambat penggunaannya. Ia menekankan kepastian dukungan anggaran sangat penting agar kebutuhan operasional di lapangan tidak terhambat.