AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku fokus percepat penurunan angka kekerdilan (stunting) pada tahun 2022.
“Kita akan melakukan peningkatan koordinasi dengan semua sektor. Apalagi penanganan kekerdian ini bukan baru kita laksanakan pada 2021, tetapi sudah sejak 2018-2019,” kata Kepala BKKBN Maluku, Sarles Brabar, Selasa (12/10/2021).
Kekerdilan adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Umumnya terjadi karena kekurangan gizi. Di Indonesia, kasus kekerdilan masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak.
BACA JUGA:
Anggota TNI Bersama Warga Gotong Royong Bersihkan Benteng Amsterdam – sentraltimur.com
Facebook Siap Jauhkan Remaja dari Konten Berbahaya – kliktimes.com
“Saya sudah melakukan pertemuan dengan Bappeda, Dinas Kesehatan Maluku dan Wakil Gubernur Barnabas Orno. Namun, beliau saat itu berada di Jakarta, sehingga kita koordinasikan dengan ketua DPRD. Bagaimana kita perkuat peran BKKBN dan bisa bermitra dengan tim penggerak PKK Maluku untuk melakukan kegiatan,” ujarnya.
Sarles mengaku fokus penurunan angka kekerdilan di 2021 memang belum begitu gencar. Karena banyak anggaran yang digeser untuk membantu penanganan Covid-19.
Ia mengatakan pihaknya sudah mengirimkan data kekerdilan di Maluku sesuai dengan pendataan pada 2021 ke BKKBN pusat untuk dikelola di sana.
Kekerdilan Bukan Penyakit Turunan
Setelah keluar angka kekerdilan sesuai dengan indikatornya untuk setiap kabupaten/kota akan cek lagi dengan pemerintah daerah. Aksi ini juga sesuai dengan Keputusan Presiden RI Joko Widodo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Kekerdilan bukan penyakit turunan. Bisa mencegahnya dengan pemberian makanan tambahan, melakukan pengawasan, dan bimbingan. Terkait dengan sanitasi dan perumahan kita serahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujarnya.