Keputusan pemerintah yang tak menetapkan Abdul Muthalib (AM) Sangadji sebagai Pahlawan Nasional menuai protes.

Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun menyampaikan protes terbuka kepada pemerintah pusat.

Benhur menegaskan keputusan pemerintah yang tidak menetapkan AM Sangadji sebagai pahlawan nasional mencerminkan ketimpangan dalam penghargaan negara terhadap perjuangan tokoh-tokoh dari daerah.

“Kami merefleksikan keberpihakan negara yang belum betul-betul adil bagi perjuangan setiap daerah. Salah satunya terhadap AM Sangadji. Ini menjadi catatan dan keprihatinan kami di PDI Perjuangan,” ujar Benhur.

Usulan pemberian gelar pahlawan kepada AM Sangadji sudah lama disampaikan masyarakat Maluku namun belum mendapat respon positif dari pemerintah pusat.

“Masyarakat sudah lama mengusulkan, tapi belum ada tanggapan yang jelas. Kami menyesalkan hal ini dan menyampaikan protes. AM Sangadji adalah tokoh luar biasa, sejajar dengan para pendiri bangsa yang sudah lebih dulu dianugerahi gelar pahlawan nasional,” tegasnya melansir kabarsulsel-indonesia.com, Selasa (11/11/2023).

Benhur juga menyinggung adanya keputusan pemerintah yang justru memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden RI Soeharto yang dinilai memiliki catatan sejarah kelam dalam kepemimpinannya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“PDI Perjuangan menolak pemberian gelar kepada Soeharto. Itu sikap partai, dan kami di daerah tegak lurus dengan keputusan pusat. Kalau negara memberi penghargaan kepada yang punya sejarah kelam, sementara tokoh perjuangan seperti AM Sangadji diabaikan, ini tentu melukai rasa keadilan,” ujar ketua DPRD Maluku.

Benhur menegaskan, PDI Perjuangan Maluku akan terus memperjuangkan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap perjuangan dan jasa besar AM Sangadji bagi bangsa Indonesia. “Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat Maluku. A.M. Sangadji layak mendapat gelar Pahlawan Nasional,” katanya.

Aktivis Kecewa

Kecaman juga disuarakan aktivis Maluku, Sandri Rumanama. Menurutnya, keputusan pemerintah yang tak menetapkan AM Sangadji sebagai Pahlawan Nasional 2025 membuat sebagian masyarakat dari wilayah Timur Indonesia merasa kecewa dan terabaikan.

<p>The post PDIP & Aktivis Maluku Kecewa AM Sangadji Tak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Ada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Aceh, misalnya, menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Gubernur Mualem menegaskan tidak sepakat dengan pemotongan tersebut.

“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem seusai bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Sementara, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut pemotongan TKD berdampak serius terhadap operasional daerahnya. Berkurangnya dana pemerintah daerah diklaim mengganggu pembangunan hingga pembayaran gaji pegawai.

Mahyeldi mendesak pemerintah pusat mengembalikan besaran duit transfer ke daerah. Jika tidak, ia meminta pemerintah pusat memikul kewajiban membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

“Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat. Kita harapkan seluruh gaji pegawai (Pemda) ini bisa dari pusat semuanya, itu yang menjadi harapan kita,” tegasnya.

Penurunan TKD di APBN 2026 memang menjadi sorotan. Pemerintah bahkan awalnya hanya menganggarkan Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun.

Gejolak di daerah sempat pecah gara-gara banyak pemda langsung mengerek tarif pajak secara gila-gilaan. Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025 akhirnya menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, yakni dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.

<p>The post Ramai-ramai Gubernur Protes Menkeu Purbaya Buntut Pemotongan Anggaran Daerah first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Nama anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nono Sampono disebut dalam sidang.

Sidang perdana agenda pembacaan dakwaan menghadirkan empat terdakwa, masing-masing Kepala Desa Kohod Arsin, Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, serta dua pihak lainnya; pengacara Septian Prasetyo dan Chandra Eka Agung Wahyudi.

Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip didakwa menjual lahan laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Ia bersekongkol dengan tiga terdakwa lain.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten Faiq Nur Fiqri Sofa menjelaskan penjualan terjadi pada pertengahan tahun 2022 hingga Januari 2025.

Keempat terdakwa diketahui mengubah status lahan perairan Desa Kohod seolah-olah merupakan daratan milik warga.

“Terdakwa Arsin selaku Kepala Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang menawarkan tanah pinggir laut yang ada patok-patok bambu,” kata Jaksa Faiq di depan majelis hakim menyidangkan perkara diketuai Hakim Hasanuddin.

Berkas dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan itu menyebut para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Lahan perairan seolah-olah darat itu ditawarkan Arsin kepada Deny Prasetya Wangsa dari PT. Cakra Karya Semesta. “Tawaran tersebut kemudian disampaikan kepada Nono Sampono selaku Direktur PT Cakra Karya Semesta,” kata jaksa Faiq.

Nono menolak tawaran itu dengan alasan tanah tak memiliki sertifikat. Pasca penolakan itu munculah sosok Hasbi Nurhamdi. Ia membujuk Arsin jika bersedia membuat dokumen syarat penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dengan iming-iming imbalan Rp 500 juta.

Syarat yang dimaksud adalah Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas nama masyarakat, Nomor Obyek Pajak (NOP) hingga SPPT-PBB, seakan-akan tanah itu daratan. Padahal, lokasi yang hendak disertifikatkan merupakan wilayah lautan.

Terdakwa Arsin lantas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari penduduk setempat. Masyarakat yang namanya masuk dalam daftar pemohon itu hanya dimanfaatkan identitasnya saja. Padahal permohonan itu fiktif.

<p>The post Sidang Kasus Pagar Laut Tangerang: Kades Kohod Jual Laut ke Nono Sampono Rp 33 Miliar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Terbaru, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menerima Surat Penetapan Pemenang (Letter of Award/LoA) untuk kontrak pekerjaan pada proyek tersebut.

Proyek Lapangan Abadi Migas Blok Masela memang telah lama tertidur. Meski kontrak pengelolaan Blok Masela telah diteken lebih dari 26 tahun lalu, proyek ini tak kunjung beroperasi.

Adapun Inpex melalui anak usahanya, Inpex Masela Ltd mengelola Lapangan Gas Abadi dengan hak partisipasi 65%, bersama mitra PT Pertamina Hulu Energi Masela (20%) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. (15%).

Pengerjaan FEED Blok Masela meliputi peninjauan dan pendefinisian spesifikasi fasilitas yang akan memproduksi dan memproses hidrokarbon dari Lapangan Gas Abadi serta kilang LNG darat (OLNG). Pengerjaan FEED akan terdiri atas empat paket.

Pertama, untuk OLNG. Kedua, produksi terapung, penyimpanan dan pembongkaran (FPSO). Ketiga, subsea umbilicals, risers and flowlines (SURF). Keempat, pipa ekspor gas (GEP).

Adhi Karya pun terpilih untuk mengerjakan FEED untuk OLNG. Proyek prestisius ini diraih Adhi Karya bersama KBR dan Samsung E&A melalui kerja sama joint operation. “Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa ADHI dipercaya sebagai preferred partner oleh perusahaan EPC (engineering, procurement & construction) internasional berkat keunggulan kompetensi engineering dan pengalaman panjang dalam mengelola proyek-proyek energi berskala nasional,” tulis Adhi Karya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip, pekan kemarin.

Perusahaan juga menyatakan dengan rekam jejak lebih dari 20 proyek EPC di sektor migas, petrokimia, pembangkit listrik, dan industri strategis di seluruh Indonesia, Adhi Karya optimistis keterlibatannya pada proyek LNG Abadi akan menjadi tonggak penting.

Hal ini juga memperkuat posisi perusahaan sebagai mitra strategis kelas dunia dalam pembangunan energi nasional dan global. “Adhi Karya berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek LNG Abadi ini dengan mengerahkan sumber daya terbaik dan standar mutu tinggi,” kata Perusahaan melansir Bisnis.com.

<p>The post Kelanjutan Blok Masela Temui Titik Terang, Target Produksi 2029 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen zona musim di Indonesia yang benar-benar memasuki musim kemarau.

Untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, masih berisiko tinggi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dalam sepekan ke depan.

“Meskipun kita sudah memasuki pertengahan musim kemarau, berbagai faktor atmosfer global dan regional masih mendukung terjadinya hujan lebat dan cuaca ekstrem di banyak wilayah,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, Jumat (11/7/2025).

Penyebab Hujan Deras

Melansir situs BMKG, dinamika atmosfer yang kompleks masih memicu terbentuknya awan-awan konvektif penyebab hujan deras.

Fenomena seperti gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin, zona konvergensi dan pertemuan angin, serta potensi sirkulasi siklonik di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik, terus mendorong pembentukan awan hujan dalam skala luas.

Dalam beberapa hari terakhir, intensitas hujan yang signifikan terjadi di sejumlah wilayah. Pada 9 Juli, hujan harian di atas 50 mm terjadi di Nabire dan Kalimantan Barat, sementara pada 8 Juli, hujan sangat lebat tercatat di Papua Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Maluku, dan Papua. Kondisi ini menyebabkan bencana hidrometeorologis, seperti banjir, tanah longsor, genangan air, pohon tumbang, hingga kerusakan infrastruktur.

Masyarakat Diminta Waspada

BMKG memperkirakan potensi cuaca ekstrem masih tinggi dalam periode 12-18 Juli 2025. Hujan lebat berisiko terjadi di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dengan status siaga yang telah dikeluarkan.

Selain itu, angin kencang berpotensi melanda wilayah barat hingga timur Indonesia, termasuk Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Di lautan, kecepatan angin lebih dari 25 knot diprediksi akan memicu gelombang tinggi di beberapa perairan seperti Perairan Utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda, Laut Seram, Samudera Pasifik sebelah utara Maluku Utara, dan serta Samudera Hindia sebelah barat daya Banten, sebelah selatan Jawa, dan sebelah selatan NTT.

<p>The post Waspada! Cuaca Ekstrem Masih Mengintai Wilayah Maluku Seminggu ke Depan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pasalnya perusahaan asal Jepang ini telah memegang hak konsesi Blok Masela yang berada di wilayah Maluku sejak 1998, namun belum juga berproduksi.

Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM pun juga telah memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada Inpex. “Saya sudah memberikan surat peringatan pertama. Masih main-main, peringatan kedua. Kalau tidak, kita cabut atas nama negara, ini serius,” kata Bahlil dalam acara Energi dan Mineral Forum di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Dia menekankan hingga saat ini berarti lapangan gas alam cair (LNG) di Maluku tersebut sudah mandek selama 26 tahun. Padahal, pemerintah membutuhkan lebih banyak produksi karena beberapa tahun ini terus menurun. “Sudah 26 tahun diberikan konsesi, ini saya buka saja, ini kan forum terbuka, Inpex yang Blok Masela sudah 26 tahun itu dikasih,” jelas eks menteri investasi ini.

Bahlil juga menegaskan akan mengevaluasi sejumlah izin izin pengelolaan Wilayah Kerja migas yang telah menerima konsesi, namun belum ada kemajuan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produksi migas dan pendapatan negara.

“Jadi kalau izin sudah selesai dikasih, eksplorasi sudah, POD-nya (plan of development) dibuat mundur-mundur. Ya, saya izin Bapak Presiden, dengan segala hormat, kami akan evaluasi sampai pada tingkat pencabutan ijin,” katanya melansir detik.com.

Sebelumnya, Inpex Masela, LTD (Inpex) bersama Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. (Petronas Masela) resmi memulai inisiasi desain proyek atau Onshore LNG Front-End Engineering Design (OLNG-FEED) untuk pengembangan Proyek LNG Abadi.

Fase ini fokus pada pemilihan teknologi lisensor likuefaksi dan teknologi penggerak turbin gas, yang keduanya menjadi elemen penting untuk mempercepat keseluruhan tahapan desain rekayasa awal (FEED). Tahap penting untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian jadwal pengembangan untuk realisasi proyek secara tepat waktu.

<p>The post Geramnya Menteri Bahlil Blok Masela Tak Segera Produksi, Ancam Cabut Izin Inpex first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya selesai paling lambat Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, pemda dan, instansi terkait,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).

“Kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberi petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut,” imbuh Prasetyo.

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR sempat menunda pengangkatan CPNS 2024 menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.

Kebijakan itu mengundang protes terutama di kalangan para calon abdi negara tersebut. Para CPNS itu mengeluhkan banyak di antara mereka yang sudah keluar atau resign dari pekerjaan sebelumnya. Sebab, awalnya dijanjikan akan diangkat pada April atau Mei 2025.

Akibatnya demo menolak penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK terjadi di sejumlah daerah.

Minta Tunda Pengangkatan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan ada sekitar 213 instansi, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah yang mengusulkan penundaan pengangkatan dengan berbagai alasan dan kebutuhan.

Hal tersebut yang membuat pemerintah melakukan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan PPPK menjadi Oktober 2025 dan Maret 2026.

Rini mengatakan 213 instansi tersebut masih melakukan penyesuaian lagi data seperti ijazah dan kompetensi CASN.

“Kemudian nama dan sebagainya, kemudian kompetensi dan sebagainya. Seperti itu ada macam-macam sih alasannya, tidak selalu sama alasannya,” ujar Rini di kantor KemenPANRB, Senin (17/3/2025).

<p>The post Hore! CPNS Diangkat Paling Lambat Juni, PPPK Oktober 2025 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Aksi demonstrasi muncul di pelbagai daerah mendesak pemerintah segera mengangkat CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024 .

Keputusan penundaan pengangkatan 248.970 CPNS dan 1.017.111 PPPK diambil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Berdasarkan hasil rapat bersama, pengangkatan CPNS diundur menjadi 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK bakal diangkat pada 1 Maret 2026.

Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan, meninjau kembali kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan PPPK atau honorer yang telah lama menanti kepastian status mereka.

Benhur mendorong Pemerintah Pusat mempertimbangkan kembali penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. Sebab kebijakan itu sangat berpengaruh kepada para pencari kerja, serta keamanan dan stabilitas politik.

“Saya minta Presiden untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Karena ini sangat berpengaruh kepada para pencari kerja, teristimewa pegawai honor dan mereka warga negara yang mengikuti proses seleksi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kita menjaga keamanan dan stabilitas politik di negara ini,” kata Benhur kepada pewarta di Ambon, Rabu (12/3/2025).

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus segera meninjau kembali kebijakan tersebut dengan tetap melaksanakan pengangkatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilakukan pemerintahan Prabowo justru merugikan publik. Menurutnya pemerintah sebenarnya tidak ada urgensinya untuk menunda pengangkatan karena mereka telah mengikuti seleksi dan diterima sebagai CPNS maupun PPPK.

“Proses menuju pengangkatan CPNS dan PPPK bukan hal yang baru dimulai, melainkan sudah berlangsung beberapa tahun terakhir,” ujar Benhur.

<p>The post Penundaan Pengangkatan CPNS-PPPK, Ketua DPRD Maluku Minta Presiden Turun Tangan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Prabowo mengatakan pelantikan serentak ini menjadi momen yang bersejarah dalam pemerintahan Indonesia. “Ini saya kira adalah momen bersejarah, pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh kepala negara,” kata Prabowo saat memberi amanat di Istana Merdeka.

Prabowo mengingatkan kepala daerah akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan rakyat. Kepala daerah harus membela kepentingan rakyat, dan berjuang untuk perbaikan hidup masyarakat.

“Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi kita satu,” tegasnya.

Prabowo menekankan pentingnya kerja keras dan kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada para kepala daerah. “Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan, saudara telah turun ke rakyat, saudara telah minta kepercayaan rakyat dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing,” katanya.

Setelah dilantik, seluruh kepala daerah akan bertemu lagi dalam retret atau pembekalan yang diselenggarakan selama sepekan di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Para gubernur dan wakil gubernur dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Kedua keputusan yang dibacakan yaitu Keppres RI Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030.

<p>The post Momen Bersejarah, Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Mereka mengikuti gladi kotor jelang pelantikan. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah itu akan dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Sebelum dilantik, mereka diberikan pengarahan teknis sekaligus dilatih baris-berbaris. Fasilitatornya berasal dari aparat kepolisian satuan Korps Brimob dipimpin oleh Stafsus Mendagri Irjen Pol Herry Heryawan sejak pukul 07.00 WIB.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bika Arya Sugiarto turut menghadiri pengarahan dan gladi kotor di Monas.

Tak hanya dilatih baris-berbaris, mereka diajarkan gerak penghormatan dan sikap sempurna. Latihan ini akan diintensifkan hingga gladi bersih yang digelar Rabu (19/2/2025).

Polisi terlihat beberapa kali sibuk mengkoreksi gerakan baris-berbaris dari kepala daerah yang hadir saat gladi. Tak sedikit juga yang tertawa terhibur melihat gerakan baris-berbaris satu sama lain.

Baris-berbaris ini dibagi menjadi beberapa peleton. Di barisan paling depan merupakan tempat untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sementara mengikuti di belakangnya rombongan wali kota dan bupati.

Usai acara, salah seorang polisi mengevaluasi gerakan baris-berbaris ratusan kepala daerah itu. Menurut polisi, para kepala daerah masih kebingungan dengan instruksi yang diberikan polisi.

Selain itu, gerakan para kepala daerah itu dinilai belum kompak sehingga barisannya kerap tidak beraturan. Terlebih lagi saat tidak diiringi dengan marching band.

Polisi meminta para kepala daerah untuk serius mengikuti latihan baris-berbaris ini, supaya saat hari pelaksanaan pelantikan bisa berjalan lancar. Latihan baris-berbaris ini dianggap penting karena ratusan kepala daerah itu akan berjalan dari Monas menuju Istana Negara saat pelantikan.

Mengenakan kaos dengan celana training, kepala daerah dan wakil tampak hadir mengikuti latihan baris-berbaris ini. Di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, Gubernur Maluku Utara terpilih Sherly Tjoanda, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar dan Emil Dardak, hingga Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela.

Ratusan bupati dan walikota terpilih di berbagai daerah juga terlihat hadir, 10 diantaranya bupati/walikota dari Maluku.

Pemeriksaan Kesehatan

Sebelumnya, para kepala daerah dan wakilnya sudah melakukan registrasi dan pemeriksaan kesehatan di Jakarta mulai Minggu (16/2/2025) sampai Senin (17/2/2025).

Pasangan kepala daerah yang berasal dari Indonesia Timur menjalani pemeriksaan pada hari kedua, Senin kemarin.

Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa Bersama kepala daerah dan wakilnya dari kawasan Indonesia Timur telah rampung menjalani pemeriksaan kesehatan. Bupati/walikota dan wakilnya dari 11 kabupaten/kota di Maluku juga mengikuti pemeriksaan kesehatan. Tes Kesehatan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

<p>The post Jelang Pelantikan: Hendrik Lewerissa Rampung Pemeriksaan Kesehatan, 481 Kepala Daerah Terpilih Ikut Gladi Kotor di Monas first appeared on Sentraltimur.com.</p>