Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun didampingi sejumlah anggota yang mendengarkan tuntutan dan aspirasi pendemo berjanji akan menindaklanjuti. “Saya atas nama Ketua DPRD Maluku berjanji tuntutan dan aspirasi saudara-saudara akan kami tindaklanjuti,” katanya.
Berikut 11 tuntutan pengunjuk rasa dalam aksi tersebut:
- Mendesak Presiden Republik Indonesia mencopot Kapolri dari jabatannya.
- Mendesak Presiden Republik Indonesia mencopot Menteri Keuangan dari jabatannya.
- Mendesak Presiden Republik Indonesia mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan dari jabatannya.
- Meminta Presiden Republik Indonesia memberikan otonomi khusus sektor kelautan dan perikanan bagi Provinsi Maluku.
- Mendesak Kapolda Maluku memanggil dan mengevaluasi seluruh kapolres di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
- Mendesak Kapolda Maluku memanggil dan mengevaluasi seluruh perusahaan ikan tuna karena diduga tidak melakukan penyetoran ke kas daerah Provinsi Maluku
- Mendesak Kapolda Maluku evaluasi total jajaran Polres se-Maluku, agar mitigasi konflik berjalan maksimal dan konflik sosial tidak terus berulang.
- Mendesak Kapolda Maluku menindaklanjuti dugaan praktik ilegal yang menyeret oknum anggota kepolisian, seperti persoalan minyak ilegal, tambang emas, hingga batu sinabar.
- Mendesak Kapolda Maluku mencopot Kapolres yang dinilai lalai atau diduga membiarkan anggotanya terlibat dalam praktik ilegal, termasuk di wilayah Ambon, Seram Bagian Barat, dan Buru.
- Mendesak Kapolda Maluku mencopot Direskrimsus Polda Maluku yang dianggap lambut dalam penanganan kasus korupsi Maluku
- Mendesak Kapolda Maluku transparan dalam penanganan kasus internal, termasuk dugaan praktik tidak terpuji di lingkungan Irwasda Polda Maluku agar tidak merusak marwah institusi Polri. Tanpa langkah tegas dan transparan, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin terkikis. (MAN)