AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Puluhan massa yang menamakan diri Mimbar Ormas LSM Maluku untuk Indonesia unjuk rasa di depan kantor DPRD Maluku, kawasan Karang Panjang, Ambon, Kamis (4/9/2025).
Dalam aksi itu demonstran mengusung pamflet berisi kecaman terhadap sejumlah pejabat negara yang dinilai arogan dan kerap membuat kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Aksi yang berlangsung damai itu dikawal puluhan aparat kepolisian dan TNI.
DPRD Maluku menjadi lokasi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan OKP pada Senin, Rabu dan Kamis kemarin. Mereka menyoroti isu nasional dan lokal yang terjadi di tengah masyarakat.
Mimbar Ormas LSM Maluku untuk Indonesia dalam tuntutannya mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Keluatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dari jabatannya.
Ketiga pejabat negara dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik di tengah situasi bangsa yang sedang terpuruk saat ini. “Kami mendesak Bapak Presiden segera mencopot Kapolri, Menteri Keuangan dan Menteri Keluatan dan Perikanan,” kata Koordinator Aksi demo Burhanudin Rumbouw membacakan tuntutan.
Pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah dan aparat berwenang segera menindak tegas mafia tambang dan mafia perikanan yang selama ini mengeruk hasil kekayaan alam di wilayah Maluku dengan cara merusak lingkungan.
Massa demo juga menyuarakan pemerintah memangkas tunjangan DPR RI dan menaikkan gaji guru. Menurut pendemo pemerintah dan DPR RI tidak punya kepedulian dan kepekaaan terhadap kondisi bangsa dan masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi itulah yang diklaim menjadi penyebab warga demo di berbagai daerah.
“Kami heran di saat kondisi masyarakat sedang dalam kesusahan, tapi pejabat kita malah hidup bermewah-mewahan dan tidak punya empati dengan kondisi masyarakat,” kecam massa.
Selain isu nasional, pendemo juga menyuarakan sejumlah isu lokal, salah satunya meminta pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Maluku. Alasannya, hasil kekayaan laut Maluku yang melimpah selama ini dikeruk dan diambil oleh negara namun masyarakat lokal tidak mendapatkan apa-apa. “Kami juga mendesak Presiden RI segera memberikan otsus di bidang perikanan bagi Maluku,” tegas pendemo.