banner 728x250

Ditreskrimsus Selidiki Dugaan Korupsi DAK Dinas Pendidikan Maluku

  • Bagikan
DINAS PENDIDIKAN
Ditreskrimsus Polda Maluku menyelidiki kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. (ISTIMEWA)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku membidik dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.

Dugaan penyelewengan anggaran yang masuk bidikan Ditreskrimsus adalah penggunaan dana alokasi khusus (DAK) penugasan dan perabotan pembangunan/rehab laboratorium kimia, fisika, bahasa dan komputer pada jenjang SMA/SMK.

Total anggaran DAK tahun 2023 yang bersumber dari APBN pada Kementerian Pendidikan dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku terbilang jumbo sebesar Rp164 miliar.

Proses penyelidikan mulai bergulir, penyidik Ditreskrimsus segera mengagendakan pemanggilan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.

Direskrimsus Polda Maluku Kombes Pol. Hujra Soumena tidak banyak berkomentar soal indikasi korupsi DAK 2023 yang diselidiki penyidik. “Iya, betul dalam proses penyelidikan,” kata Soumena singkat kepada sentraltimur.com, Kamis (17/10/2024).

Dugaan korupsi yang masuk radar Ditreskrimsus ini hampir identik dengan temuan Komisi IV DPRD Maluku ketika melakukan pengawasan di sejumlah kabupaten/kota di Maluku.

Pengelolaan satuan pendidikan jenjang SMA/SMK berada dibawah kendali Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan jenjang PAUD, TK, SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Sumber sentraltimur.com di Ditreskrimsus Polda Maluku mengatakan paket-paket pekerjaan fisik dan pengadaan yang bersumber dari DAK tahun anggaran 2023 sebagian besar tidak sesuai perencanaan. Pembangunan maupun rehab ruang kelas baru dan pengadaan peralatan laboratorium yang tersebar di kabupaten/kota di Maluku banyak terindikasi korupsi.

“Banyak SMA maupun SMK dibangun gedung baru atau rehab laboratorium tapi peralatan pendukung tidak ada. Yang ada hanya meja, kursi dan lemari tanpa peralatan laboratorium,” ungkap sumber.

Paket anggaran per proyek dari minimal Rp3 miliar sampai belasan miliar. “Paket proyeknya banyak, total anggaran DAK penugasan tahun 2023 sekitar Rp164 miliar,” sebut dia.

Informasi yang diperoleh proyek DAK 2023 juga digarap adik kandung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Insun Sangadji.

Ada juga kontraktor bernama Mansur Banda yang merupakan orang dekat mantan Gubernur Maluku Murad Ismail. Dia disinyalir banyak kecipratan proyek bersumber dari DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.

Baca juga :  Eks Pjs Kepala PT Pos Werinama Divonis 3 Tahun Penjara

Temuan DPRD

Bau korupsi penggunaan DAK tahun 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku sudah tercium Komisi IV DPRD Maluku ketika melakukan pengawasan di sejumlah kabupaten/kota.

Bukti serah terima yang dikantongi Komisi IV pada Februari 2024 terungkap fakta banyak pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai.

Ditemukan pekerjaan proyek bermasalah dikerjakan oleh adik kandung Kepala Dinas Pendidikan Maluku, Insun Sangadji.

“Ada beberapa temuan yang kami anggap cukup serius terutama di Dinas Pendidikan, diantaranya kami melihat sangat bermasalah terutama di pengelolaan DAK SMA dan SMK,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary di Gedung DPRD Maluku pada 1 April 2024.

Proyek bermasalah ditemukan di beberapa sekolah, seperti halnya di kabupaten Buru yang menghabiskan anggaran belasan miliar. Pekerjaan proyek tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Begitu pula di dua sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara yang menelan anggaran miliaran rupiah.

“Ambil contoh di RAB harus pakai lespam yang asli mereka hanya beli esksabor, kemudian dipotong dan ditempel. Pasang tegel di dinding itu hanya pakai lem dengan semen di SMA 1 Buru, jadi belum apa-apa sudah lepas. Yang harusnya dibuat pintu, tidak ada pintu, ada ruangan yang 100 persen perabot tidak ada dan sebagainya. Ini yang menjadi problem cukup serius. kalau pengelolaan di dinas masih seperti begini, ini akan berdampak jangka panjang terhadap pendidikan kita,” beber dia.

Hasil koordinasi Komisi IV dengan masing-masing kepala sekolah, pekerjaan bermasalah tersebut telah disampaikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Maluku tapi tidak ditindaklanjuti. Sebabnya, sebagian besar proyek dikerjakan oleh orang-orang dekat Widya Pratiwi, istri Gubernur Maluku Murad Ismail dan adik Insun Sangadji.

“Ini yang menjadi problem di lapangan, sampai kepala sekolah bilang kita mau mengawasi bagaimana, ini dikerjakan oleh adik kepala Dinas Pendidikan dan orang-orang yang berhubungan, atau berkaitan dengan istri gubernur. Ini kita belum telusuri apakah dalam proses tender ini ada KKN atau tidak. Mestinya jangan melibatkan keluarga dalam pelaksanaan begini, karena fungsi pengawasan tidak optimal,” tegas Atapary.

Baca juga :  Eks Pjs Kepala PT Pos Werinama Divonis 3 Tahun Penjara

Begitu juga dengan dana operasional Dinas, per Cabang Dinas mendapat Rp300 juta. Namun dalam realisasinya sesuai perintah Insun Sangadji harus dibuat laporan pertanggung jawaban. Mirisnya setelah laporan dikirim dana operasional tersebut tidak ditransfer oleh Dinas Pendidikan kepada Cabang Dinas.

“Apakah ini masuk di silpa uang tidak realisasi? Terjadi dan 11 kab/kota cukup besar terutama di tahap III dan ini merupakan keluhan dari cabang dinas, mereka juga punya ketakutan karena sudah buat laporan. Ini sudah dikirim ke dinas tetapi dinas tidak transfer uang per tanggal 31 Desember,” ungkap dia.

Lebih mencengangkan sejumlah proyek dilakukan tanpa melalui proses tender. Ternyata proyek-proyek tersebut dikelola langsung oleh Insun Sangadji.

Atapary mengatakan, anggaran proyek-proyek yang tidak melalui tender bernilai mulai dari ratusan juta hingga miliaran, seperti halnya makan minum di SMA Siwalima Ambon. “Makan minum di SMA Siwalima tidak ditender padahal uangnya miliaran,” ujar Atapary.

Dia menduga proyek makan minum di SMA unggulan yang terletak di Waiheru itu hanya melalui penunjukan langsung pihak ketiga untuk pengelolaan.

“Sebenarnya kita mengundang dinas untuk mengkonfirmasi di pengelolaan 2023 seperti apa, kita dengar indikasi di 2024 sudah jalan makan minum di SMA Siwalima juga tidak ditender, tetapi langsung ditunjuk pihak ketiga untuk mengelola,” kata politisi PDIP ini.

Atapary khawatir, proses yang telah melalui mekanisme ini akan berdampak terhadap pengelolaan yang dilakukan tidak professional dan imbasnya kepada siswa.

Begitu juga proyek survei manajemen pelayanan pendidikan yang menelan anggaran Rp700 juta, tanpa proses tender, bahkan output dari survei dibuat fiktif.

  • Bagikan