Selama dua tahun terakhir PAD kota Ambon telah meningkat cukup signifikan. Ini terjadi lantaran Pemkot telah melakukan identifikasi potensi PAD, selanjutnya mencoba berinovasi dan menumbuhkan kreatifitas untuk mengoptimalkannya.
“Ini semata–mata dilakukan untuk kepentingan pembangunan. Banyak kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi, dan semua butuh dana. Berharap DAU dan DAK sudah ada peruntukannya, sehingga mau tidak mau, PAD harus dioptimalkan,” tegas Bodewin.
Terkait BMD, Pemkot Ambon telah memastikan bahwa aset yang merupakan milik Pemkot mesti dimiliki oleh Pemkot bukan dikuasai pihak lain. Karena itu, ada beberapa aset yang diambil alih yakni pasar lama, pasar gambus, beberapa sekolah yang sudah dibayarkan sesuai perhitungan NJOP yang benar (apraisal).
Selain itu, lahan Pemkot di Desa Nania dan kawasan Pulo Gangsa yang selama ini ditempati masyarakat telah diberikan rekomendasi untuk HGB, berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan pihak terkait lainnya.
“Untuk Kendaraan dinas yang dikuasai pihak lain juga telah ditarik, dan yang sudah tidak bisa dimanfaatkan telah dilelang oleh KPKNL. Kita memakai jaksa pengacara negara untuk penyelesaian tunggakan pihak ketiga. Ini semua berjalan secara baik,” terangnya.
Pemkot saat ini tengah mencoba menyelesaikan permasalahan antara Perumda Tirta Yapono (PDAM) dan PT. DSA sehingga pada saatnya nanti PDAM sebagai BUMD milik Pemkot Ambon juga dapat memberikan konstribusi PAD. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News