banner 728x250

Fisik Pekerjaan Nol Persen, Jaksa Tahan Kontraktor Jalan Lapen MBD

JALAN LAPEN
Denny Tengenz, tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2025 mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (18/11/2026). (IST)
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

Selanjutnya, pada 10 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 17/DPUTRPKP-BM/SP/DAU/X/2025 dan Nomor 18/DPUTRPKP-BM/SP/DAU/X/2025 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Isaskar Daukar, bersama Denny Tengenz selaku pihak penyedia.

Namun, hingga berakhirnya masa kontrak, kedua proyek tersebut tidak menunjukkan realisasi pekerjaan fisik. Progres pekerjaan tercatat nol persen atau sama sekali tidak dikerjakan.

Ironisnya, penyedia telah menerima pencairan uang muka sebesar Rp2.483.685.383. Namun, hingga masa kontrak berakhir, tidak ada mobilisasi alat maupun pekerjaan fisik yang dilaksanakan.

“Mobilisasi alat serta prestasi pekerjaan tidak dilaksanakan sama sekali atau prestasi pekerjaannya nol persen,” ungkap Wido.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli fisik sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei-Wiratan, kedua proyek tersebut seharusnya telah mencapai progres fisik 100 persen pada tahun 2025.

Baca juga :  8 Jam Penyidik Ditreskrimsus Periksa Tersangka Korupsi Air Bersih Siwang

Namun, faktanya pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga progres fisik kedua proyek tetap nol persen. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383.

“Berdasarkan rangkaian hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh, tim penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain,” kata Wido.

Atas perbuatannya, Denny disangkakan melanggar ketentuan: Primair: Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Baca juga :  Kasus Korupsi Revitalisasi Sekolah di SBT Jadi Peringatan, PGRI Maluku Minta Kepsek Patuhi Juknis
✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel