Subsidair: Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
“Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka DT, terhadap tersangka DT dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak Rabu, 18 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya,” tegas Wido.
Ia menegaskan, Kejari MBD berkomitmen melanjutkan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penanganan perkara korupsi yang berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah berjuluk Kalwedo tersebut.
“Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Minta Penyidik Jerat Handoyo
Denny diduga mengerjakan dua paket proyek jalan lapen tersebut menggunakan perusahaan milik Handoyo. Penetapan Denny sebagai tersangka memunculkan desakan agar penyidik tidak berhenti pada kontraktor pelaksana.
Tim kuasa hukum Denny, Yunan Takandengan meminta penyidik mendalami keterlibatan Handoyo yang disebut telah mengembalikan uang sebesar Rp1,24 miliar.
Menurut Takandengan, pengembalian uang kepada penyidik harus menjadi salah satu fakta yang didalami untuk mengungkap peran Handoyo dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan lapen tersebut. “Kami berharap penetapan tersangka tidak hanya berhenti pada klien kami. Ada pihak lain, yaitu Handoyo. Kami tegas meminta penyidik menetapkan Handoyo sebagai tersangka,” desaknya.



