AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebelumnya telah disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Maluku tahun anggaran 2026 pada Senin (24/11/2025).
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku Anos Yeremias menegaskan mendukung penuh kebijakan Pemprov Maluku mengajukan pinjaman ke PT SMI dengan catatan, anggaran tersebut harus digunakan secara transparan dan merata untuk kepentingan pembangunan di Maluku.
“Fraksi Partai Golkar Provinsi Maluku memberikan dukungan kepada Gubernur Maluku melakukan pinjaman ke PT SMI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku,” kata Anos kepada sentraltimur.com, Jumat (28/11/2025).
Pemprov Maluku terpaksa memutuskan mengajukan pinjaman senilai Rp 1,5 trilun lantaran kondisi keuangan daerah yang tidak stabil menyusul kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD).
Pemangkasan TKD untuk Pemprov Maluku mencapai Rp 370 miliar. Pemotongan TKD yang mencakup DAU dan DAK berdampak serius terhadap keberlangsungan pembangunan di Maluku.
Karena itu tegas Anos, Fraksi Golkar mendukung penuh keputusan gubernur mengajukan pinjaman ke pihak ketiga. Tetapi dengan ketentuan alokasi anggaran yang dipinjam diperuntukan merata bagi 11 kabupaten/kota di Maluku dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Anos mengingatkan infrastruktur dasar di wilayah Maluku harus menjadi fokus utama untuk diselesaikan, seperti pembangunan seluruh ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan dan bertahun-tahun tidak diperbaiki.
Selanjutnya perbaikan sarana dan prasarana penunjang pendidikan menengah yang tersebar di pulau-pulau atau wilayah terpencil dan membenahi RSUD dr M. Haulussy.