Sasaran pembangunan daerah 3T titikberatkan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Sehingga harapkan daerah 3T dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Untuk Maluku sendiri berdasarkan Perpres Nomor 33/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara menetapkan kawasan perbatasan di Maluku. Meliputi kecamatan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Pengelola Perbatasan tahun 2020-2024 menetapkan satu kabupaten sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan 28 kecamatan sebagai lokasi prioritas (LOKPRI) dan 9 pulau sebagai pulau kecil terluar (PPKT) yang masuk dalam program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024.
Untuk itu, selaku wakil pemerintah pusat di daerah, Murad menyampaikan beberapa pesan untuk menjadi perhatian pada pembahasan dalam forum OPD tersebut.
Pertama, memperhatikan kondisi geografis wilayah kepulauan Maluku yang terdiri dari 1.340 pulau. Upaya percepatan pembangunan daerah 3T tidak hanya melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.