Uang tersebut merupakan fee dari Denny yang bersumber dari pencairan uang muka. Pengembalian itu menjadi salah satu fakta penting yang perlu didalami penyidik untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan Handoyo dalam perkara tersebut.
“Mengembalikan kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan tidak menghapuskan pidana yang bersangkutan (Handoyo),” kata sumber di Kejati Maluku.
Sumber tersebut merujuk Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketentuan itu menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Pengembalian uang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam proses peradilan, tetapi bukan alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terbukti. “Jadi bukan alasan penghapus pidana,” tegas sumber tersebut.
Pertemuan di Hotel
Sumber lain menyebutkan pertalian keduanya dalam paket proyek jalan lapen tersebut bermula sekitar Juli 2025. Dua sejawat yang berprofesi sebagai kontraktor itu bertemu di Swiss-Belhotel, Kota Ambon.
Dalam pertemuan tersebut, Handoyo menawarkan dua paket proyek jalan lapen di Kabupaten MBD, yakni pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Dai dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei-Wiratan.
Kesepakatan kemudian berlanjut. Pria keturunan asal Saparua, Kabupaten Maluku Tengah ini mengarahkan Denny menggunakan PT CIE Elegan Construction milik rekannya untuk mengikuti proses tender.
Perusahaan tersebut akhirnya ditetapkan sebagai pemenang tender untuk kedua paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp9.353.319.000.
Uang muka proyek ditransfer ke rekening bank perusahaan yang dikuasai Denny. Dari fulus sebesar Rp2.483.685.383, anak pemilik toko emas di kota Ambon itu menyerahkan RpRp1.023.300.000 kepada Handoyo sebagai fee atau komisi.




