Sebagian uang lainnya digunakan Denny untuk membeli alat berat berupa ekskavator. Handoyo menyerahkan jatah fee atas perannya sebagai calo alias broker proyek kepada Kejari MBD pada Agustus 2026. Penyidik telah mengamankan barang bukti berupa uang yang diserahkan Handoyo dan ekskavator milik Denny.
Kepala Seksi Intelijen Kejari MBD, Armindo Korbaffo menyampaikan penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
“Masih terus didalami perannya. Proses penyidikan masih berjalan, kita menunggu pengembangan dari tim penyidik,” kata Armindo, Kamis (19/11/2026).
REKAM JEJAK HANDOYO
Nama Handoyo Chandra dan Denny Tengenz bukan sosok baru dalam dunia jasa konstruksi di Maluku. Rekam jejak keduanya terbentang sejak pertengahan masa kepemimpinan Gubernur Maluku Said Assagaff pada periode 2014–2019.
Sumber sentraltimur.com di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Maluku menyebutkan Handoyo memiliki lebih dari satu perusahaan jasa konstruksi. Namun, pada masa itu proyek yang dikerjakan terbilang sedikit.
“Mungkin karena baru menggeluti profesi sebagai kontraktor dan baru merintis jaringan dengan pejabat Pemprov, Handoyo hanya sedikit mengerjakan proyek,” kata sumber tersebut.
Begitu pula Denny. Selain memiliki perusahaan sendiri, ia disebut kerap menggunakan perusahaan milik orang lain untuk mengerjakan proyek pemerintah. “Kalau Denny selain punya perusahaan sendiri, dia juga sering meminjam perusahaan milik orang lain untuk mengerjakan proyek,” ujarnya.
Menurut sumber tersebut, dalam aturan pinjam pakai perusahaan, pemilik perusahaan biasanya memperoleh fee minimal 2,5 persen dari nilai kontrak proyek. “Ya, kadang fee bisa lebih tergantung kesepakatan kedua pihak,” katanya.
Aktivitas Handoyo di bidang jasa konstruksi melesat pada era pemerintahan Gubernur Maluku Murad Ismail periode 2019–2024. Selain mengerjakan proyek yang bersumber dari APBD, APBN, Handoyo juga memperoleh pekerjaan yang dibiayai melalui pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).



