Pemkab MBD kata dia, membangun infrastruktur dasar, jalan, air bersih, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, perbaikan RTLH, bantuan pemberdayaan rakyat.
Memekarkan 14 dusun menjadi desa persiapan, dengan harapan agar 14 desa persiapan ini pada saatnya dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa definif, sehingga dapat mengelola Alokasi Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa secara otonom.
“Kesejahteraan dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah penduduk miskin. Untuk keluar dari kemiskinan, penduduk perlu memiliki pekerjaan yang mampu memberikan pendapatan minimum bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan sektor ketenagakerjaan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin,” kata Noach.
Partisipasi angkatan kerja di MBD masih didominasi sektor pertanian karena sektor ini tidak diperlukan sumber daya pendidikan yang relatif tinggi, sehingga potensi tenaga kerja yang belum tersalurkan di sektor lain dapat diserap di sektor pertanian.
Dia menyebutkan tahun 2020 angkatan kerja mencapai 36.482 jiwa dan pada 2023 naik menjadi 41.552 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2020 sebesar 70,75 persen dan pada 2023 turun menjadi 67,99 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 3,60 persen dan 2023 turun menjadi 2,43 persen.
“Prestasi-prestasi secara nasional yang kita raih sehingga mendapat beberapa penghargaan tingkat nasional. Antara lain penghargaan tahun 2022 mendapat Manggala Karya Kencana, yaitu Penghargaan Tertinggi dari BKKBN Pusat yang diberikan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Maluku Barat Daya,” jelasnya.
Begitu juga pada 2023 mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana melalui kegiatan inovasi penurunan stunting terbaik yang diberikan Pemda MBD. “Selain prestasi di tingkat nasional juga ada banyak prestasi yang diperoleh di tingkat provinsi,” ujarnya.
Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku juga memberikan penghargaan kepada Pemda MBD. Lembaga negara ini mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. “Ombudsmen mengapresiasi kinerja setiap OPD. Lokus penilaian kepatuhan tahun 2023 berhasil membawa perubahan signifikan dalam pemenuhan standar pelayanan sebagai penyelenggara,” kata Noach. (ANO)