Namun, mereka berharap, ada kesepakatan bersama antara DPRD Maluku dan Gubernur Maluku agar pengusulan pemekaran Provinsi MTR segera lakukan. “Kami menantang DPRD Maluku segera melakukan kesepakatan dengan Pak Gubernur agar segera sampaikan ke pemerintah pusat,” harap mereka.
Pimpinan Dewan Bakal Proses Usulan Pemekaran
Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra mengatakan, setelah menerima dokumen kelengkapan administrasi dari tim pemekaran Provinsi MTR akan tindaklanjuti.
Sebab dalam rapat bersama tim pemekaran dan pimpinan dewan kabupaten dan kota, salah satu kesimpulan adalah mereka meminta rekomendasi keputusan bersama antara DPRD Maluku dan Gubernur Maluku untuk pemekaran Provinsi MTR.
Rekomendasi berupa keputusan bersama juga termasuk calon DOB kabupaten dan kota yang lain dengan bagian pemerintahan soal syarat-syarat yang belum terpenuhi.
”Nanti kita usulkan harus memenuhi syarat sesuai UU Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kalau sampai syaratnya terpenuhi ini adalah perjuangan dari aspirasi masyarakat yang kita harus lanjutkan,” kata Amir, Rabu (2/3/2022).
Untuk itu, mekanisme di dewan setelah dokumen pemekaran disampaikan ke DPRD Maluku akan diproses pimpinan sesuai mekanisme. ”Yang penting kita sudah terima dokumen dan pimpinan dewan mengagendakan seperti apa,” kata politisi PKS ini.
Sikap publik yang kritis terhadap usulan perjuangan DOB, menurut Amir merupakan hal yang biasa. ”Publik ini sudah punya pengalaman. Jadi memang perjuangan seperti ini banyak penilaian dan penafsiran. Tapi sebagai lembaga aspiratif kita menerima dan tindaklanjuti. Ternyata banyak hal yang lakukan. Contoh pemekaran Kota Tual dan Aru, syarat tidak penuhi, tapi akhirnya jadi. Jadi wajar penilaian variabel seperti itu, bagi kami itu hal yang biasa. Ini satu kritik kepada pemerintah dan parlemen dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
MTR Layak Jadi DOB
Namun, ingat dia, semangat usulan pemekaran untuk memberantas kemiskinan yang semakin akut. “Jadi memang caranya adalah pemekaran, tidak ada jalan lain. Pemekaran adalah solusi terbaik. Kalau bicara Provinsi MTR itu positif. Karena MTR ini kepentingan strategis nasional dan menyangkut dengan pertahanan negara,” tegas Amir.