“Apalagi jika informasi yang beredar benar adanya, bahwa Menko Marves LBP ada di balik ini. Dalam pengkondisian ketum partai politik, maka bisa saja wacana dan agenda ini terus dijalankan,” kata dia.
Untuk itu, Demokrat meminta Presiden Joko Widodo menyatakan sikapnya dengan tegas terkait usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut.
“Pak Jokowi mesti menyampaikan secara tegas dan mengambil sikap tegas pula terhadap pihak-pihak yang ingin menjerumuskannya melanggar konstitusi dan menjadi Malin Kundang reformasi agar ini benar-benar game over,” kata Kamhar.
Demokrat juga mendorong Jokowi menindak tegas anak buahnya yang nekat mengusulkan penundaan Pemilu 2024 karena membuat gaduh dan melanggar konstitusi.
“Karenanya agar benar-benar game over dan tak lagi menjadi bola liar, maka Presiden Jokowi mesti tampil ke publik dan menyampaikan responnya atas ini. Tak bisa hanya diam dan membiarkan isu ini berlalu begitu saja. Jika diam, menjadi wajar jika publik akan berfikir bahwasanya Pak Jokowi tahu dan mau,” pungkas Kamhar.
Bantahan Jubir Luhut
Usulan penundaan Pemilu 2024 yang dimunculkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dikabarkan berasal dari ide Menteri Luhut.
Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi membantah tudingan tersebut.
“Kalau untuk orkestrasi penundaan pemilu ya enggga lah. Masa sih Pak Luhut bisa tekan-tekan partai politik,” kata Jodi, Sabtu (5/3/2022).
Dia menyatakan, silahturahmi Luhut dan para ketum parpol membicarakan banyak hal kebangsaan, namun tidak membahas pemilu atau penundaan pemilu 2024.
“Kalau diskusi dan silaturahmi dengan parpol untuk berbagai isu kebangsaan itu biasa. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu juga wajar,” kata Jodi.
PKB Menepis Tuduhan
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, membantah usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan instruksi Menteri Luhut.
Dia menegaskan, wacana penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin adalah murni usulan pihaknya.