AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Aru, Maluku disegel masyarakat adat.
Penyegelan secara adat atau sasi dilakukan warga sebagai bentuk kekecewaan atas penunjukkan kepala sekretariat Bawaslu Aru yang dinilai diskriminatif.
Penyegelan kantor Bawaslu telah berlangsung selama dua hari dan hingga saat ini masih berlangsung. Aksi penyegelan melibatkan ratusan warga dan dipimpin oleh para tetua adat di wilayah itu. Penyegelan ditandai pemasangan nyiur kelapa di pintu kantor Bawaslu sebagai tanda larangan beraktivitas.
Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Maluku Daim Baco Rahawarin mengakui kantor Bawaslu Kepulauan Aru disegel.
Menurut Daim aksi penyegelan itu terjadi karena ketidakpuasan dari sebagian masyarkat. “Itu terkait persoalan internal saja, soal penempatan kepala sekretariat. Jadi ada keinginan sebagian masyarakat (kepala sekretariat) itu anak daerah,” kata Daim, Selasa (10/9/2024).
Adapun calon kepala sekretariat Bawaslu yang diajukan tidak diterima masyarakat. Sebab masyarakat lebih memilih putra daerah Aru untuk menjadi kepala sekretariat Bawaslu. “Intinya ada ketidakpuasan dari sebagian masyarakat yang lebih menginginkan kepala sekretariat Bawaslu itu anak daerah,” ujarnya.
Akibat aksi penyegelan itu pelantikan kepala sekretariat Bawaslu Aru ditunda. “Sampai saat ini belum ada, pelantikannya ditunda,” jelas Daim.
Informasi yang diterima sentraltimur.com, sebelumnya tiga anggota Bawaslu Aru telah menggelar rapat pleno dan memutuskan Fredek Sigarley untuk diajukan sebagai calon kepala sekretariat.
Namun Ketua Bawaslu Aru Alan Jacobus diam-diam diduga mengusulkan nama lain ke Bawaslu RI untuk dilantik sebagai kepala sekretariat.
Aksi penyegelan kantor Bawaslu Aru viral setelah videonya beredar di media sosial dan WhatsApp. Dalam video yang beredar, Fredek Sogarley juga terlihat bersama dengan massa saat penyegelan sekretariat Bawaslu. Dia ikut menyampaikan sejumlah keluhannya di hadapan kantor Bawaslu Aru.
Menurut Fredek dia telah menerima surat keputusan sebagai Ketua Sekretariat Bawaslu Aru dan telah mendapat undangan untuk mengikuti pelantikan, namun hal itu tidak terwujud.
Dia menuding pembatalan pelantikannya itu karena dijegal ketua Bawaslu Aru yang melakukan intervensi ke Bawaslu RI. “Saya punya SK ada, undangan pelantikan ada. Ini diproses oleh ketua Bawaslu Aru untuk dibatalkan,” kata Fredek.
Setelah batalnya pelantikan tersebut, Fredek memastikan masyarakat kecewa dan marah hingga akhirnya menyesal kantor Bawaslu Aru. “Masyarakat Aru bertanya kenapa saya belum dilantik? Ini bukan kita berambisi soal jabatan tapi kok bisa saya dibenci di atas tanah saya, ini pemikiran masyarakat,” kata dia.
Dia mengaku tak masalah tidak dilantik sebagai ketua Sekretariat Bawaslu Aru, namun cara yang dilakukan sangat menyakiti hati masyarakat Aru. “Saya juga tidak masalah, sudahlah kalau tidak dilantik tapi masyarakat ini menolak karena di Bawaslu ini tidak ada orang Aru, yang ada saya perwakilannya. Masa orang Aru ditolak di lembaga ini, di tanah kami, itu tidak bisa karena daerah ini bertuan,” tegasnya. (MAN)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News