AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) menjamin akan menuntaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga Diesel (PLTD) yang mangkrak di Maluku dan Maluku Utara.
Jumlah itu tersebar di 97 lokasi di wilayah Indonesia timur tersebut. Janji penyelesaian PLTD mangkrak sepakati Menteri ESDM Arifin Taslim dalam rapat kerja Komisi VII DPR bersama PLN, Pertamina, SKK Migas, dan BPH Migas.
Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends mengatakan Menteri ESDM dan pimpinan PLN telah menjamin menyelesaikan pembangunan puluhan PLTD mangkrak tersebut hingga akhir 2022 atau paling lambat awal 2023.
BACA JUGA:
Memalukan! Anggota DPRD Malteng Nyaris Baku Hantam, Ini Penyebabnya – sentraltimur.com
Rapat itu untuk membahas empat agenda utama yakni realisasi DIPA triwulan I-2022, strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak global. Berikut sistem informasi mineral dan batubara antarkementerian/Lembaga (SIMBARA) serta progres capaian bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.
Mercy menjelaskan tambahan volume solar subsidi secara nasional sebesar 2,3 juta kiloliter (kl), pertalite 5,4 juta kl. Dan minyak tanah 100 ribu kl telah putuskan dan masih harus dikawal oleh Badan Anggaran (Banggar).
“Keputusan ini masih harus dikawal di Badan Anggaran. Jika sudah ketok palu Komite BPH Migas akan menggelar rapat untuk menetapkan tambahan kuota baru per daerah,” ujar Mercy mengutip Antara, Kamis (14/4/2022).
Masalah kelistrikan di Maluku, khususnya menyangkut 97 lokasi PLTD (LP) mangkrak mencakup 489 desa di Maluku dan Maluku Utara. Hingga akhir 2021 terdapat 31 LP sudah menyala, mencakup 78 desa di Maluku dan 76 desa di Malut.
14 LP Tersebar di Maluku
Dari 31 LP yang telah beroperasi itu, 14 LP berada di Maluku. Yakni PLTD Tayando Yamtel di Kota Tual, PLTD Tahalupu dan Tonu Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya PLTD Ollong, Pulau Run, Pulau Ay, Pulau Hatta di Maluku Tengah. PLTD Air Buaya Kabupaten Buru, PLTD Pulau Keffing dan Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur.