banner 728x250

Kepala DLHP Tersangka Korupsi, Pemkot Ambon Siapkan Plt

  • Bagikan
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. (FOTO: ISTIMEWA)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kota Ambon telah menyiapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP).

Plt ditunjuk untuk menggantikan Kepala DLHP Kota Ambon Lucia Izaak yang menyandang status tersangka korupsi anggaran BBM di dinas yang dipimpinnya.

“Saya telah menetapkan Plt Kepala DLHKP menggantikan Kadis yang telah ditetapkan Kejaksaan Negeri Ambon sebagai tersangka,” kata kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy di Ambon, Senin (7/6/2021).

Pemkot Ambon menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ambon. “Mari kita mengikuti perkembangannya, bukti menghormati proses hukum saya telah tetapkan Plt untuk melaksanakan tugas di DLHKP,” katanya.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Lucia Izaak telah mengajukan surat permohonan pensiun dini sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Surat permohonan pensiun dini telah diajukan sebagai bentuk antisipasi. Kita harus menghargai proses hukum yang sementara berjalan,” tandas Richard.

Kejaksaan Negeri Ambon menetapkan tiga orang tersangka korupsi anggaran BBM di DLHP Kota Ambon.

Mereka adalah Kepala DLHP Kota Ambon Lucia Izaak (LI) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Mauritsz Yani Talabesy (MYT) Kepala Seksi Pengangkutan Bidang Kebersihan yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Ricky M. Syauta (RMS), mantan Manajer SPBU Belakang Kota.

“Ditetapkan tiga tersangka. Pertama LI selaku KPA, MYT selaku PPK dan pihak swasta inisial RMS,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Ambon D. Frits Nalle kepada wartawan, Senin (7/6/2021).

Hasil penyidikan tim jaksa terungkap peran ketiga tersangka begitu dominan di kasus korupsi anggaran BBM tahun 2019-2020 di DLHP Kota Ambon.

Korps Adhyaksa membidik tersangka setelah kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan melalui ekspose perkara pada 19 Mei 2021. Hanya sepekan setelah dinaikkan ke penyidikan, tim jaksa penyidik yang diketuai Kasi Pidsus Kejari Ambon, Ruslan Marasabessy menetapkan tiga tersangka: LI, MYT dan RMS.

Tim jaksa fokus menyidik pengelolaan anggaran BBM tahun 2019 senilai Rp 5 miliar dan tahun 2020. Kerugian negara mencapai Rp 1 miliar lebih dalam pengelolaan anggaran BBM tahun 2019.

Sementara proses penyelidikan untuk pengumpulan bahan keterangan dan data masih dilakukan tim jaksa untuk membidik korupsi anggaran BBM DLHP untuk armada angkutan sampah tahun 2020.   

“Kerugian sementara berdasarkan perhitungan penyidik sebesar Rp 1 miliar lebih dan akan berkembang untuk tahun 2020. Sementara kita kordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku untuk perhitungan (nilai kerugian negara),” kata Frits.

Ketiganya dijerat Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan korupsi Jo Pasal 55, 56 KUHPidana. (ANT/RED)

Penulis: ANTARAEditor: REDAKSI
  • Bagikan