AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi I DPRD Maluku melakukan pengawasan di beberapa kabupaten kota di provinsi Maluku.
Kabupaten kota yang disambangi Komisi yang membidangi pemerintahan, hukum dan keamanan ini ialah kota Tual, kabupaten Buru Selatan (Bursel), kabupaten kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku Barat Daya (MBD) dan Maluku Tengah (Malteng).
Komisi I menyoroti masalah keamanan yang belakangan ini muncul di tengah bulan suci Ramadan. Dalam kunjungan kerja pengawasan di lima daerah itu, Komisi I melakukan pertemuan dengan para Kapolres. Pertemuan ini untuk lebih menstabilkan kondisi keamanan dan mencegah bentrokan antara warga.
“Terkait persiapan pengamanan selama Ramadan dan Lebaran, kami menekankan agar proses pengamanan diperketat dan diantisipasi agar tidak menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan bersama,” kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton usai rapat evaluasi internal Komisi I DPRD Maluku, Senin (2/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Komisi I menekankan pada pentingnya meningkatkan sistem keamanan selama bulan puasa. Hal ini menyusul instabilitas keamanan di kota Tual dan kabupeten Maluku Tengah, belum lama ini.
Di antaranya peristiwa kekerasan oknum Brimob yang merenggut nyawa seorang pelajar, penyerangan antar warga di Fiditan wilayah hukum Polres Tual hingga aksi penyerangan disertai pembakaran rumah penduduk di jazirah Leihitu.
Komisi I meminta lembaga vertikal seperti kantor Pengadilan Negeri, Kantor Kejaksaan dan kantor Kodim dibangun di beberapa kabupaten yang belum memiliki kantor-kantor vertikal tersebut.
Menurut politisi PKS ini, keberadaan kantor-kantor tersebut agar kebutuhan pelayanan publik dapat terjangkau dengan baik. “Paling miris misalnya di kabupaten Buru Selatan. Masyarakat mau membuat SIM harus ke Namlea kemudian pengurusan STNK dan BPKB harus ke Ambon. Ini butuh biaya yang besar,” ujar legislator dapil kabupaten Buru dan Buru Selatan ini.
Solichin berharap dalam pertemuan bersama dengan instansi teknis, Komisi I akan berkoordinasi dengan Polda Maluku agar pelayanan mendasar dari kebutuhan masyarakat pada daerah kabupaten Buru Selatan segerah terpenuhi, yakni pembangunan kantor vertikal pelayanan terpadu guna menekan biaya pengeluaran.