Ari Fahrial Syam, Guru Besar dan Dekan FKUI
PADA Jumat (9 April 2021), Rapat Pleno DPR menyetujui keinginan Presiden untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Prof Bambang Brojonegoro sebagai menteri riset dan teknologi (Menristek) sejak tahun 2019 juga menyampaikan ucapan pamit pada kunjungan kerja terakhirnya ke Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Sabtu (10 April 2021). Pada kesempatan itu, beliau menyampaikan bahwa kunjungannya ke Unhas saat itu merupakan kunjungan terakhirnya sebagai Menristek.
Saya sebagai akademisi dan peneliti tentu bertanya-tanya kementerian atau lembaga apa yang akan memimpin riset nasional ke depannya. Di satu sisi, sebelumnya sudah ada wacana untuk memperkuat Badan Riset dan Investasi Nasional (BRIN) melalui per¬aturan presiden, menjadi lembaga yang memperkuat riset, dan investasi, di Indonesia. Akan tetapi, Presiden memang berhak melakukan reformasi kelembagaan dengan persetujuan dari Rapat Pleno DPR. Sejauh yang saya ketahui, jika sudah ditetapkan dalam Rapat Pleno DPR, artinya DPR secara kelembagaan telah menyetujui perubahan kelembagaan ini. Akan tetapi, tentu semua perlu mendapat masuk¬an dari berbagai pihak, ter¬utama stakeholder yang kesehariannya menjalankan riset.
Selama ini, saya melihat bahwa para menteri yang merupakan pembantu Presiden tidak semuanya memiliki performa baik, dan bisa berkomunikasi, baik kepada publik maupun stakeholder yang terkait dengan kementerian tersebut. Namun, saya melihat bahwa Prof Bambang Brojonegoro mempunyai peran yang baik dan sudah berusaha merangkul semua stakeholder yang ada, terutama para peneliti yang berasal dari institusi pendidikan, kementerian, dan lembaga penelitian yang lain.
Beliau juga sangat bersema¬ngat untuk merangkul industri agar terlibat sejak awal proses penelitian dengan terus menggaungkan konsep triple helix. Konsep triple helix mendorong agar akademisi atau peneliti terus bekerja sama dengan industri, dengan pendanaan, serta fasilitas riset yang berasal dari pemerintah.